F-PDIP tidak Solid Angket Pajak Kandas

KAMIS, 24 FEBRUARI 2011 | MEDIA INDONESIA

F-PDIP tidak Solid
Angket Pajak Kandas

Anggota koalisi pendukung hak angket mafia pajak meyakini
Presiden Yudhoyono tidak akan memberi sanksi.

NURULIA JUWITA SARI

FRAKSI PDIP di DPR dianggap menjadi penyebab kandasnya pengajuan hak angket mafia pajak. Pasalnya, fraksi itu tidak turun dengan kekuatan penuh untuk mengegolkan pengajuan hak tersebut.

“Ada pandangan yang pecah dan sikap tidak konsisten. Ketidakhadiran anggota F-PDIP dalam voting menjadi factor yang menyebabkan kegagalan. Kesalahan ada pada PDIP, oposisi tidak solid,” ujar pakar politik UI Boni Hargens di Jakarta, kemarin.

Dengan selisih dua suara, pengajuan hak angket mafia pajak kandas dalam Rapat Paripurna DPR pada 22 Februari malam. Sebanyak 266 suara menolak dan 264 anggota DPR menerima usulan itu.

Di fraksi yang mendorong pengajuan usul itu, Golkar maju dengan kekuatan penuh 106 anggota dewan, Hanura memberi 16 dari 17 suara, sedangkan PKS menyumbangkan 56 suara dari 57 anggota dewan.

Pasalnya, anggota PKS Mukhammad Misbakhun masih menjalani proses hukum.

PDIP yang memiliki 94 anggota DPR, ternyata hanya menyumbangkan 84 suara karena 10 orang absen mengikuti rapat paripurna.

Anggota F-PDIP yang absen adalah Taufiq Kiemas, Guruh Soekarnoputra, Panda Nababan, Dudhie Makmun Murod, Soewarno, Sugianto, Indah Kurnia, Herman Hery, Tri Tamtomo, dan Olly Don dokambey.

Panda dan Soewarno sedang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sedangkan Dudhie sedang menjalani vonis pidana.

Ketidakhadiran tujuh anggota DPR lainnya, menurut Boni, memperlihatkan PDIP sedang goyah.

“Petinggi partai yang tidak satu suara membuat anak buah bingung. Antara mau total sebagai oposisi atau apa. Supaya aman, jangan semua hadir,” urainya.

Ketua F-PDIP DPR Tjahjo Kumolo menjelaskan, ketidakhadiran sejumlah anggota karena kendala teknis.

“Ada yang izin khusus, umrah, Mas Guruh sakit jantung, dan beberapa yang sedang menjalani proses hukum. Waktu Century kita penuh. Tidak ada desain,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menuding Gerindra sebagai biang kekalahan hak angket.

“Jangan salahkan PDIP yang tidak maksimal. Tapi ada suara rekan kami (Gerindra) yang biasanya ada di barisan kami, tapi tadi tidak ke kami,” ujarnya.

Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, sikap Gerindra tidak terkait dengan posisi koalisi atau oposisi.

“Di angket skandal Century tidak ada apa-apanya. Problemnya, eksekutor bukan di DPR. Ini tidak terkait persoalan koalisi, tidak ada tawar-menawar,” imbuhnya.

Evaluasi setgab

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, sekretariat gabungan (setgab) mitra koalisi akan mengevaluasi keberadaan partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.

“Partai Demokrat sebagai pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wajib memberi masukan mengenai sikap parpol anggota koalisi, yakni Partai Golkar dan PKS yang tidak sejalan dengan koalisi terhadap usulan hak angket pajak,” tegasnya.

Akan tetapi, Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menilai, perbedaan sikap di pengusulan hak angket mafia pajak tidak akan memunculkan masalah di setgab.

Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq juga meyakini Presiden Yudhoyono dapat memahami sikap PKS yang mendukung penggunaan hak angket.

“Orang lain bisa saja menyalahpahami sikap PKS, tapi kami yakin Presiden Yudhoyono tidak demikian. Karena itu, kami aman saja melangkah,” katanya. (*/AT/Ant/P-1)

nurulia@mediaindonesia.com

http://anax1a.pressmart.net/mediaindonesia//MI/MI/2011/02/24/PagePrint/24_02_2011_002.pdf