Perombakan Kabinet Penting untuk Pemerintahan Bersih

Selasa, 08 Februari 2011 21:05 WIB

JAKARTA--MICOM: Pasca pertemuan Petinggi Partai Demokrat (PD) di Cikeas, isu reshuffle kabinet semakin kencang. Beragam kalangan menilai pergantian pembantu presiden itu idealnya tidak hanya berdasarkan evaluasi kinerja saja. Namun juga mempertimbangkan aspek menciptakan pemerintahan yang bersih.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens, perombakan kabinet ini idealnya bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih. Hal ini untuk memenuhi tuntutan publik yang sudah jenuh dengan kebobrokan pejabat yang terlibat dalam berbagai kasus hukum.

"Dalam masa jabatan SBY yang kedua ini, mestinya SBY tidak terus-menerus melakukan kompromi politik. Dia harus berani melakukan perombakan kabinet atas dasar integritas moral para menteri, terutama terkait dengan keterlibatan kasus-kasus korupsi, dan skandal mafia pajak," kata Boni kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/2).

Menurutnya, SBY sudah saatnya mengganti menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi.
Moralitas pejabat publik harus jadi standar ukuran utama untuk mengevaluasi kabinetnya.

Ditambahkan pula, publik saat ini sudah sangat kecewa dengan kasus-kasus yang melibatkan elit politik dan pemerintahan. Sehingga, kredibilitas pemerintah di mata masyarakat sudah dalam posisi titik nadir.

Ia mencontohkan, kasus dugaan penyelewengan pajak yang diduga melibatkan pejabat tinggi negara sampai saat ini menggantung tanpa kejelasan penyelesaiannya.

Untuk itu, lanjut Boni, momentum reshuffle ini bisa dijadikan titik balik bagi presiden untuk membuktikan keseriusannya dalam membersihkan pemerintahannya dari pejabat yang terlibat kasus hukum dan korupsi.

Setidaknya, pejabat setingkat menteri yang diduga terlibat kasus pajak tersebut bisa dinonaktifkan sementara, agar proses pemeriksaan kasusnya bisa berjalan maksimal.

Mengomentari masalah itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Musthopa mengatakan kekhawatiran itu tidak berdasar. "Dari awal Pak SBY komitmennya sudah jelas. Bahkan, tidak hanya komitmen dalam membersihkan jajaran petinggi yang terkena kasus hukum. Beliau tegas mengatakan akan berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Dalam 12 instruksi Presiden itu, SBY mengatakan pejabat negara yang terlibat kasus hukum dan mafia pajak harus dikasih sanksi tegas. Jadi, tidak ada kompromi dengan pejabat atau menteri-menteri yang memang terbukti bersalah. SBY tidak akan melindungi.

Saan juga menepis tudingan bahwa SBY ragu-ragu dan terlalu hati-hati dalam menindak pejabat bermasalah. Sebab, menurut anggota Komisi III DPR ini, penegakan hukum harus ada bukti-bukti yang berkekuatan hukum tetap.

"Nggak bisa orang yang sebatas diduga tanpa bukti langsung ditindak. Namun, SBY tidak akan ragu-ragu dan tidak akan melindungi pejabat bermasalah secara hukum, meski ada kedekatan dengan Presiden. Jika terbukti pasti akan diganti," tegasnya.(*/X-12)

http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Boni-Hargens/id/1867987/read/1/Perombakan-Kabinet-Penting-untuk-Pemerintahan-Bersih