Headlines | Fri, Mar 4, 2011 at 23:00 | Jakarta, matanews.com
Istilah anggota DPR sebagai wakil rakyat kian luntur dengan tingkah politisi yang lebih mementingkan suara parpol. Pimpinan parpol dianggap paling bertanggung jawab dengan menekan anggota DPR untuk mengikuti suara penguasa.
“Dominasi kepentingan pimpinan partai politik sedemikian besar, sehingga anggota DPR tidak bisa melaksanakan tugas bagi kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat secara langsung,” kata pengamat poltik UI Boni Hargens di Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.
Kisah terancamnya Lily Wahid dan Effendy Choirie atau Gus Choi oleh Fraksi PKB merupakan contoh nyata. Keduanya terancam recall karena sikap politik yang berbeda dengan perintah Muhaimin Iskandar.
Dengan keharusan mengikuti seluruh keinginan dan kepentingan pimpinan partai politik, maka pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, tidak berarti apa-apa. Boni mengemukakan, semestinya partai politik berubah karena sistem pemilu sudah berubah.
Namun Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan tidak ada tekanan apapun terhadap anggota DPR untuk melaksanakan tugas. Justru pimpinan DPR mendorong agar anggota DPR bisa melaksanakan amanat rakyat secara maksimal.
“Kami tak punya wewenang menekan. Tidak ada itu,” kata politisi Demokrat itu.
Dia mengatakan, pimpinan DPR hanya juru bicara dan tidak ada instrumen bagi pimpinan untuk menekan. “Anggota DPR itu jago semua. Mana bisa diatur-atur,” ucapnya. (ant/ana)
http://matanews.com/2011/03/04/raibnya-suara-rakyat-di-dpr/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar