Anggota DPR Harus Miliki Idealisme Demi Konstituen

Anggota DPR Harus Miliki Idealisme Demi Konstituen

Rabu, 2 Maret 2011

JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, sistem politik di Indonesia saat ini perlu memberikan tempat bagi kader

yang memiliki idealisme jika hal tersebut adalah aspirasi konstituen.

"Percuma cita-cita reformasi dan amandemen yang kita laksanakan sampai empat kali kalau pada kenyataan dan pelaksanaannya demokrasi itu hanya menjadi pembungkus," katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/3).

Dia mengatakan, apa yang dijalankan oleh kader-kader partai yang ada di legislatif maupun eksekutif tidak lebih hanya alat bagi kepentingan politik dalam mencapai tujuannya.

Menurut dia, dominasi partai politik terhadap sikap politik anggota DPR sangat besar. "Anggota legislatif baik di pusat maupun daerah harus berjuang untuk rakyat, selain juga untuk kepentingan partai," katanya.

Dosen UI yang sedang mengambil program "post doctoral" di Freie Universitaet Berlin, Jerman ini, mengatakan anggota DPR jangan lupa akan hak-haknya bahwa mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya karena ada jaminan dari konstitusi.

Menurut Boni, hampir bisa dipastikan suara yang ke luar dari anggota legislatif adalah suara partai yang telah dikondisikan oleh para pimpinan partai. "Kalau ada yang bersuara lain, seperti Gus Choi dan Lily Wahid, maka kader tersebut pasti diancam untuk di-recall," katanya. Dia mengatakan, di AS banyak kader Partai Demokrat menentang keputusan Presiden Obama yang juga dari Partai Demokrat karena yang disuarakan oleh anggota legislatif itu bukan kepentingan Obama tetapi kepentingan konstituennya.

"Kalau konstituennya menolak, maka mereka pun akan menolak dan Obama sebagai Presiden memahami hal itu," katanya. Menurut dia, DPR tidak sepantasnya terpecah menjadi koalisi dan oposisi. DPR seharusnya hanya boleh terpecah karena keyakinan ideologis.

"DPR bisa seratus persen harus mendukung keputusan pemerintah jika hal itu memang demi kepentingan rakyat. DPR pun harus seratus persen menolak, jika ternyata kebijakan yang akan diambil pemerintah itu bertentangan dengan keinginan dan kepentingan rakyat," katanya. Dia mengatakan, partai politik telah menyandera anggota DPR untuk melaksanakan tugas sesuai kepentingan masyarakat yang diwakili. "Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi semu," katanya.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia Buharnudin Muchtadi mengemukakan, partai politik seharusnya menjadi sarana artikulasi kepentingan konstituen. "Konstituen satu partai dengan partai yang lain jelas harus dibedakan berdasarkan ideologinya," katanya. (Victor AS

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=273676