Anis: PKS Tak Takut

Wednesday, 2 March 2011 |

Anis: PKS Tak Takut

Pernyataan Presiden SBY bahwa ada beberapa partai yang telah melanggar 11 butir kesepakatan dalam kontrak politik koalisi mendapat sambutan dingin dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurut Sekjen PKS Anis Matta, pihaknya sudah sesuai dengan kontrak yang dimaksud Ketua Setgab tersebut.

“Kami tidak merasa ada kontrak yang dilanggar di dalam koalisi. Apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan garis batas koalisi. Jadi kami bingung, partai mana saja yang dianggap melanggar oleh SBY itu,” kata Anis, saat dihubungi JPNN menanggapi konpers SBY soal koalisi, tadi malam (1/3).

Menurut Anis, kontrak politik yang dimaksud adalah menciptakan pemerintahan yang bersih. “Dibentuknya koalisi itukan ingin membantu kebijakan pemerintah dan ikut menciptakan pemerintahan yang bersih bebas KKN. Nah, apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan hal itu. jadi kami bingung, kalau memang semua menuduh PKS melanggar kesepakatan itu,” tuturnya.

Atas dasar itu, Anis menegaskan, secara garis besar F-PKS tidak terlalu menghiraukan adanya desakan-desakan dari pihak tertentu yang intinya menyudutkan pihaknya. Sebab, katanya, dalam pelaksanaan koalisi tentunya ada mekanisme yang menjadi dasar keputusan.

“Pada dasarnya kita tidak terlalu menghiraukan desakan itu. Kan, saat ini hanya ada satu cara mengeluarkan PKS dari koalisi, mungkin dengan memakai surat dari SBY dan ditandatanganinya. Buat PKS tidak ada masalah karena itu adalah perikatan moral dan keterikatan integritas,” kata Anis.

Anis pun menyatakan pasrah jika memang SBY akan memecat PKS dari koalisi. “Kami masuk koalisi itu kan karena ajakan SBY. Jadi jika SBY tidak berkenan maka itu juga kembali pada keputusan beliau. Jadi siapa yang memulai, maka dia yang harus mengakhiri,” imbuhnya.

Wakil Ketua DPR ini menegaskan, dengan 57 anggota F-PKS di gedung Senayan akan lebih mudah menjalankan oposisi jika benar-benar dikeluarkan dari koalisi. PKS telah mempunyai pengalaman oposisi saat pemerintahan Megawati, walau saat itu hanya beranggotakan 7 orang.

Selanjuntya Anis mengungkapkan, dengan adanya kondisi politik yang berkembang saat ini, tentunya masyarakat juga mempunyai dasar penilaian terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya apa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem di koalisi adalah kontrak politik yang telah disepakati bersama untuk mendukung pemerintahan hingga tahun 2014.

Mentan PKS Akan Diganti Kader Gerindra

Kader Partai Gerindra disinyalir akan menggantikan posisi kader PKS di kabinet. Posisi yang kemungkinan di tempati oleh kader partai pimpinan Prabowo itu adalah menteri pertanian (Mentan).

“Saya mensinyalir Mentan dari PKS akan diganti oleh kader Gerindra,” kata pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya, kemarin (1/3).

Pernyataan Yunarto itu untuk menangapi sikap DPP PD yang pada sehari sebelumnya menyatakan akan mendesak SBY untuk mengganti dua menteri dari PKS, yakni Menkominfo dan Mentan.

Menurut Yunarto, analisanya itu didasari atas platform Partai Gerindra yang bergerak di bidang pertanian. “Prabowo dikenal sebagai Ketua HKTI (HImpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan orang taunya Gerindra itu partainya petani. Jadi kemungkinan posisi mentan itulah yang akan diberikan ke Gerindra mengingat Gerindra sudah ikut dalam barisan untuk menolak hak angket mafia pajak,” ungkapnya.

Yunarto pun menyatakan diperlukan “kocok ulang” komposisi setgab berkaitan dengan perbedaan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan hak angket pajak beberapa waktu lalu. Hal ini perlu dilakukan untuk demi efektifitas dari koalisi untuk mengamankan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks jangka pendek, saya sepakat bahwa hal ini perlu dilakukan, akan tetapi disisi lain, perlu dievaluasi juga bangunan politik bernama setgab yang terbukti tidak efektif keberadaannya.” Ada beberapa point yang menurut saya bisa dievaluasi dari keberadaan setgab, baik dari analisis secara sistemik ataupun dalam konteks politik praktis,” ujar Yunarto

Tanpa disadari, pembentukan Setgab menurut pria berkacamata ini sebenarnya memperlihatkan besarnya dominasi parpol dalam wilayah eksekutif. Posisi presiden dan parpol seakan-akan menjadi sejajar dalam hal kerja pemerintahan. Seorang kepala negara dan pemerintahan tidak sepatutnyalah ditempatkan sejajar dengan para pimpinan parpol di dalam setgab.

“Selain itu, perlu diingat bahwa eksekutif tidak hanya terbentuk dari gabungan parpol saja, beberapa menteri bahkan wakil presiden adalah unsur yang juga membentuk pemerintahan yang ada. Kehadiran Setgab ini bisa jadi semakin memperkecil ruang gerak mereka dalam mengeluarkan suatu kebijakan,” katanya.

Oleh karena itu menurutnya bisa disimpulkan bahwa” telah terjadi distorsi dalam proses demokratisasi di negara kita. Demokratisasi yang telah terkungkung oleh proses kartelisasi dengan partai sebagai aktor utamanya.” “Kartelisasi yang pada akhirnya akan menghasilkan periode dimana partai lebih mengurus kepentingannya sendiri,” ujar Yunarto mengutip Katz dan Mair.

Lalu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengatakan demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi semu. Kehidupan demokrasi yang sehat seperti yang menjadi pandungan untuk mencapai tujuan dan cita-cita rakyat sama sekali tidak berjalan karena sistem ketatanegaraan dikuasai oleh para pemilik partai dan kedaulatan rakyat hanya menjadi retorika saja karena yang ada adalah kedaulatan para pemilik partai.

“Kita ini sebenarnya masih menjalankan sistem otoriter yang dibungkus dengan demokrasi. Negara ini dijalankan berdasarkan kepentingan para pemilik partai saja yang 9 orang yaitu SBY, Megawati, Aburizal Bakrie, Hilmi Aminudin, Hatta Radjasa, Muhaimin Iskandar, Prabowo dan Wiranto, Surya Dharma Ali,” ujar Boni.

Boni bahkan berani menuding bahwa 9 pemilik partai adalah orang-orang yang merusak demokrasi itu sendiri karena mereka membiarkan keadaan seperti ini terus terjadi dan terus melakukan kebohongan seolah mereka dan partai yang mereka miliki demokratis.

“Mana ada pemilik partai itu demokratis. Keinginan mereka harus dijalankan oleh seluruh kader partai. Rakyat disuruh demokratis tapi mereka sendiri tidak menerapkan demokratis di internal partai. Jadi omong kosong kalau ada partai berani mengatakan mereka demokratis. Rakyat seharusnya paham hal ini,” katanya. (jpnn)

http://www.batampos.co.id/2011/mar/02/anis-pks-tak-takut.html