Demokrasi Sudah Hilang di PSSI

Demokrasi Sudah Hilang di PSSI

03 Mar 2011

JAKARTA-Kisruh yang terjadi di tubuh PSSI tak lepas dari peran Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Malarangeng yang makin menguatkan adanya aroma politik di kancah persepakbolaan nasional tersebut. Padahal, kekisruhan itu telah menjadi tontonan tidak mendidik buat rakyat Indonesia.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens kepada wartawan di Jakarta, Rabu (2/3/2011). "Kisruh ini memang ironis. Dalam kasus PSSI, negara melalui Menegpora hadir dengan ikut menaikkan suhu politik sehingga pesta demokrasi PSSI memanas. Sementara, dalam persoalan sensitif rakyat seperti konflik horizontal di sejumlah daerah, negara malah tidak hadir," ujarnya.

Terhadap hal ini Boni mengaku heran. "Ini patut kita pertanyakan. Hebat betul PSSI ini sampai harus mendapat perhatian ekstra dari pemerintah, dalam hal ini Menegpora. Sementara banyak persoalan lain yang memerlukan perhatian pemerintah," tegas Boni.

Menurut Boni, Kongres PSSI adalah sebuah proses demokrasi di tubuh organisasi sepakbola tanah air yang di dalamnya ada agenda pembenahan dan perubahan melalui cara-cara yang konstitusional sesuai peraturan yang berlaku.

Tapi, kenapa yang muncul malah konflik yang makin memanas. Bahkan, sampai muncul dua kelompok masyarakat sipil yang saling berhadapan. Ini kan merefleksikan rapuhnya pemerintahan SBY. Makanya wajar, jika ada yang menyatakan kekisruhan ini akibat intervensi pemerintah yang berlebihan. Akhirnya, demokratisasi PSSI jadi terpasung," ungkapnya.

Pendapat senada diungkapkan aktivis yang juga tokoh lintas agama Romo Benny Susetyo. Menurutnya, demokrasi Indonesia telah dibajak oleh kepentingan politik sesaat. Karena itu, demokrasi subtantif sudah tak ada lagi, digantikan demokrasi pragmatis-transaksional.

"Di Indonesia, demokrasi telah gagal. Pemerintah tidak mampu menegakan demokrasi di berbagai bidang, termasuk di bidang olahraga. Dan politik saling menjatuhkan akibat kepentingan sesaat semakin menggejala. Sementara, hukum dan konstitusi diabaikan," ulas Romo Benny.

Kondisi ini juga, menurut Romo, yang sedang terjadi di perhelatan akbar Kongres PSSI. Nuansa pertarungan politik kepentingan lebih terasa daripada bagaimana duduk bersama untuk meningkatkan prestasi dunia olahraga di tanah air. "Saya tidak aneh melihat kekisruhan yang terjadi jelang kongres PSSI. Karena memang demokrasi kita telah gagal. Dan itu cerminan politik yang dibangun pemerintahan SBY," tegas Romo.

Secara umum, lanjut Romo Benny, semua kekisruhan yang terjadi harus segera diselesaikan. Ini demi mewujudkan bahwa bangsa kita masih berada dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, (dras)

http://bataviase.co.id/node/589244