Sabtu, 05 Maret 2011 18:39 M Aris Kuncoro
wartamerdeka.com
JAKARTA(wartamerdeka.com)-Berlarut-larutnya soal reshuffle kabinet dan koalisi Setgab (Sekretariat Gabungan) partai politik, dinilai justru menghabiskan enerji. Boni Hargens, pengamat politik dari UI (Universitas Indonesia), kepada wartamerdeka.com, Sabtu sore (05/03/2011) malah menyebut, bahwa masalah itu, kesalahannya pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Persoalannya kan Presiden masih terbelenggu pada kompromi politik antar partai-partai itu. Ya, kesalahannya terletak pada Presiden, karena dia tidak memanfaatkan hak prerogatifnya secara benar. Langsung saja pecat menteri-menteri yang nggak beres,” tandasnya tegas.
Boni menegaskan, Presiden mestinya tak perlu kompromi dan berwacana, serta menghindarkan cuap-cuap banyak hal yang tidak penting. Karena kepentingannya adalah untuk rakyat.
Menurutnya, jika PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dikatakan tidak lagi sejalan, tinggal dibuang saja. Nanti posisi 4 menteri bisa diserahkan ke partai lain, atau ke orang lain yang benar-benar bisa kerjasama dengan Presiden.
“Tapi herannya, mengambil keputusan tentang itu, masih saja kelihatan bingung. Masih saja mikir. Mau sampai kapan mikir? Sudah tahun ke-7 di Pemerintahan, belum ada yang signifikan dibuat untuk rakyat. Presiden macam apa ini?” pungkasnya terkesan meragukan Presiden.
Ketika ditanya soal adanya kemungkinan pertimbangan Presiden untuk menjaga stabilitas politik, pria yang sedang mengikuti Program doktoral di Jerman ini mengatakan, stabilitas itu sebetulnya akan menjadi masalah, kalau pengaturan koalisinya tidak beres.
“Ya kembali lagi, karena Presidennya yang tidak tegas. Kenapa Presiden mau terbelenggu kepentingan partai rekan sekoalisinya? Sementara wewenang ada ditangannya, dan dia dipilih langsung oleh rakyat. Mestinya harus berani,” kilahnya memberi penegasan.
Dikatakan, lain soal, kalau Presidennya cacat, atau terlibat mafia. “Wajar kalau dia takut. Tapi kita belum tahu apa benar dia di balik mafia itu? Tapi kalau ketakutan dia berlarut-larut, bisa saja kita akhirnya curiga. Jangan-jangan Presidennya memang benar-benar kotor. Sebab lain juga, akan takut terhadap sesama lawan politiknya, karena sama-sama tahu kartunya,” tegasnya.
Bongkar Setgab atau Bubar
Ketika ditanya, apakah hak prerogatif Presiden untuk menentukan menteri, tidak perlu dikait-kaitkan dengan koalisi di Setgab, dia mengakui memang itu hal berbeda.
“Gak ada urusan itu. Reshuffle hak prerogatif Presiden. Soal koalisi, itu harus dibongkar kalau memang benar-benar tidak sejalan. Itu bukan hanya urusan Presiden. Itu urusan Setgab. Kalau memang Setgab tidak bisa saling atur, ya bubar sajalah. Gak penting,” sergahnya.
Sebab menurutnya, Setgab bukan lagi ruang untuk berdiskusi. “Tak ada kontribusinya untuk proses pemerintahan," tambahnya.
Dia menilai, munculnya keluhan dari PPP dan PKS mengenai tidak adanya ruang perbedaan sikap politik mengindikasikan Setgab tak efektif. "Di Setgab hanya ribut-ribut jatah kursi menteri saja," tandasnya.
Bahkan sebelumnyapun, PKS juga pernah melontarkan protes terkait Setgab. PKS mengatakan dalam Setgab hanya didominasi oleh dua partai besar yaitu Partai Demokrat dan Partai Golkar, sementara partai lainnya seperti PKS, PPP, PKB dan PAN terpinggirkan.
Diakuinya, bangsa ini juga pingin soal reshuffle dan polemik perebutan kekuasaan ini segera berakhir.
“Lebih baik kita pikirkan saja rakyat yang makin terabaikan. Jangan lagi, rakyat dipertontonkan ribut-ribut soal perebutan kursi menteri. Kasihan rakyat,” kilahnya. (Danny S)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar