Golkar Bantah Lakukan Politik Transaksional Saat Voting Angket Pajak

Golkar Bantah Lakukan Politik Transaksional Saat Voting Angket Pajak

Muhammad Umar Fadloli | Kamis, 24/02/2011 21:55 WIB

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso membantah adanya politik transaksional yang dilakukan partainya dan PKS saat mendukung usulan hak angket pajak. Golkar menurutnya tidak pernah menggunakan hak DPR untuk memeras para mafia pengemplang pajak.

“Tidak mungkin kita melakukan hal itu. Saya rasa pimpinan DPR pun mengawasi hal itu semua. Pemerasan itu bagaimana membuktikannya, kan votingnya dilakukan terbuka sehingga sulit dikatakan ada politik transaksional dalam upaya menggoalkan atau tidak menggoalkan hak angket ini,” tegas Priyo saat mengisi diskusi di gedung DPR, senayan, Jakarta, Kamis (24/2/2011).

Hal ini diucapkan Priyo menanggapi tuduhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Partai Gerindra Fadili Zon dan Pengamat Politik Boni Hargens Terkait politik transaksi.

Sebelumnya Wakil ketua DPR dari PDIP, Pramono Anung, tidak yakin ada suap dalam penentuan hak angket pajak dalam paripurna kemarin. Menurut Pram, karena voting saat paripurna penentuan angket perpajakan dilakukan secara terbuka. "Saya tidak yakin ada suap," ujar Pramono.

Seperti diketahui, dalam keputusan paripurna kemarin, Fraksi Partai Gerindra menjadi penentu saat voting dilaksanakan. Sebanyak 26 anggota Fraksi Partai Gerindra yang hadir di paripurna, kompak menolak hak angket. (fdl/frd)

http://today.co.id/read/2011/02/24/12824/golkar_bantah_lakukan_politik_transaksional_saat_voting_angket_pajak