
Oleh John Andhi Oktaveri
Published On: 04 March 2011
JAKARTA: Partai Golkar cenderung menerima kalau Presiden SBY menambah jumlah parpol pendukung pemerintah dengan PDIP dan Partai Gerindra.
"Golkar cenderung menerima kalau PDIP dan PKS masuk kabinet," ujar Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso kepada Bisnis di Gedung DPR hari ini.
Menurut dia, kecenderungan Golkar untuk menerima 'koalisi gemuk' itu karena memang sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Dengan demikian, ujarnya presiden bisa saja membentuk koalisi dengan menambah parpol menjadi delapan dari enam parpol yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab)pendukung pemerintahan SBY saat ini.
Hanya saja Priyo mempertanyakan apakah dengan cara itu masyarakat akan menerima begitu saja karena pola itu akan mempersempit ruang bagi peran parlemen. Apalagi, ujarnya, kalau kemudian SBY merangkul saja semua parpol yang ada di DPR (bikameral)yang kemudian menghilangkan peran kontrol DPR.
Terkait wacana reshuffle kabinet, Priyo menegaskan bahwa saat ini Golkar hanya menunggu keputusan Presiden SBY sebagai pemegang hak prerogatif.
Namun demikian, menurut dia, Golkar akan setuju kalau menteri yang diganti karena memang mempunyai kinerja yang buruk. Artinya penggantian itu bukan karena alasan bertentangan sikap dengan Partai Demokrat dalam hal keputusan soal usulan hak angket mafia pajak.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, mengatakan dengan sistem presidensial saat ini,sudah saatnya peran fraksi di DPR dikurangi dan peran komisi diperkuat. Menurut dia, peran fraksi sebagai perpanjangan tangan parpol di parlemen sering dijadikan ajang permainan politik bagi anggota DPR.
"Saya mengusulkan peran fraksi itu dikurangi dan peran komisi-komisi ditingkatkan sehingga kinerja DPR akan lebih efektif," ujarnya menegaskan. Dia menambahkan dengan peran komisi yang lebih kuat akan membuat DPR lebih fokus dalam menjalankan fungsinya terutama dalam hal membuat undang-undang.
Dia menilai bahwa kinerja DPR sering terkendala karena sidang di DPR lebih banyak digunakan untuk panggung pribadi sementara tugas pokoknya terabaikan. "DPR itu wakil rakyat, bukan wakil parpol," katanya. (ea)
http://www.bisnis.com/umum/politik/14996-golkar-oke-saja-andai-anggota-koalisi-bertambah

Tidak ada komentar:
Posting Komentar