JPNN Berita Pemerintahan Sabtu, 05/03/2011 - 09:48 WIB
Partai Demokrat diperkirakan tak akan mendapat cipratan tambahan menteri. Jika benar kocok ulang koalisi dilakukan, jatah menteri untuk partai utama di koalisi pemerintahan itu akan tetap.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan, sejak awal, partainya sama sekali tidak memiliki kepentingan untuk menambah kursi menterinya. Dia menyatakan, dorongan agar ada evaluasi koalisi yang gencar disuarakan selama ini, tidak didasari semata kepentingan partainya semata. "Semuanya untuk efektivitas jalannya pemerintahan, tidak ada keinginan tambah kursi atau apa," ujar Marzuki, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).
Saat ini, Demokrat merupakan partai yang paling banyak menempatkan kadernya di kabinet. Yaitu, enam menteri. Yaitu, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menhub Freddy Numberi, Menbudpar Jero Wacik, Menkop UKM Syarief Hasan, Meneg PAN EE Mangindaan, dan Menpora Andi Mallarangeng.
Pengamat politik dari UI Boni Hargens memperkirakan, partai yang didirikan SBY tersebut memang tidak akan ditambah jatah menterinya. "Enam pos (menteri) itu sudah banyak," ujar Boni.
Selain itu, tambah dia, akan ada faktor psikologis politis di internal koalisi jika Demokrat ditambah jatah menterinya. Yaitu, akan ada kecemburuan dari anggota koalisi lainnya. "Dan, ini pasti sangat diperhitungkan SBY," imbuhnya.
Hal yang sama, diperkirakan juga terjadi pada jatah menteri Golkar di dalam kabinet koalisi. Meski Golkar adalah salah satu partai koalisi yang secara tegas mendukung usulan angket, koalisi nampaknya memperhitungkan betul posisi Golkar sebagai partai besar.
"Golkar kemungkinan kecil ada pengurangan jumlah menteri," kata sumber Jawa Pos di lingkungan parlemen. Posisi Golkar saat ini di kabinet memiliki tiga menteri. Pos pertama adalah Menko Kesra yang dijabat Agung Laksono, selanjutnya adalah Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Mempertimbangkan besarnya posisi Golkar di kabinet, sulit nampaknya bagi SBY untuk melakukan reshuffle di posisi menteri. Apalagi, Partai Golkar memiliki keunggulan sumber daya kader yang lebih dibandingkan sejumlah partai koalisi lain. "Hitung-hitungan politiknya, sulit untuk menempatkan Golkar di luar pemerintahan," kata sumber itu.
Justru, kata sumber itu, yang terjadi pada Golkar adalah reposisi di salah satu kementrian. Golkar kemungkinan bisa mendapatkan posisi kementrian strategis. Bisa saja, reposisi itu terjadi di pos menteri pemuda dan olahraga ataupun menteri hukum dan HAM. "Kalau reposisi, bisa saja terjadi," ujarnya. (dyn/bay)[ Red/Muslim ]
http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=25997
Tidak ada komentar:
Posting Komentar