Posted by idris on March 5, 2011
JAKARTA (RP) – Desakan elit Partai Demokrat agar SBY me-reshuffle (merombak) kabinetnya sepertinya akan dikonkritkan.
Bahkan itu sudah mengerucut pada Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Kedua pos menteri yang sekarang dipegang kader PKS itu, rencananya akan dibagi-bagi untuk PDIP dan Gerindra sebagai upaya melapangkan jalan koalisi berikutnya. Tentu saja bila PDIP dan Gerindra bersedia bergabung.
Posisi Menteri Pertanian akan diberi ke kader Partai Gerindra. Ada dua alternatifnya, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi atau langsung Prabowo Subianto. Keduanya memiliki rekam jejak yang cukup panjang di dunia pertanian.
Suhardi pernah jadi Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan dan Perkebunan dan staf ahli Dewan Ketahanan Pangan Nasional Departemen Pertanian (2002-2008). Sedang Prabowo dikenal luas sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Adapun posisi Menkominfo ditawarkan ke kader PDIP, Puan Maharani. Dilihat dari latarbelakang pendidikannya, kemungkinan itu memang terbuka lebar. Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga itu sarjana ilmu komunikasi Universitas Indonesia.
Tawaran kursi menteri inilah yang kabarnya disampaikan para utusan istana ke PDIP dan Gerindra. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa menemui dua petinggi PDIP, Taufik Kiemas dan Puan Maharani di kediaman, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Senin lalu.
Namun, sampai tadi malam, Puan Maharani memilih irit bicara. Dia tak mau mengungkap isi pembicaraannya dengan Hatta.
‘’Pertemuan dengan Pak Hatta hanya bicara masalah hal biasa,’’ kata Puan melalui pesan singkatnya, Jumat (4/3). Sedang utusan istana yang melobi kubu Gerindra langsung bertemu Prabowo.
‘’Memang sudah ada pembicaraan empat mata dengan Pak Prabowo,’’ ungkap sumber JPNN di DPP Partai Gerindra yang enggan disebut namanya.
Dihubungi terpisah, sinyal keseriusan Gerindra menanggapi pilihan bergabung ke pemerintahan SBY itu ditunjukkan Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi. Menurutnya, Gerindra mengajukan pilihan penerapan delapan program aksi yang jadi materi kampanye Gerindra dalam Pemilu dan Pilpres lalu sebagai syarat ke SBY.
‘’Kalau dalam pemerintahan, kami minta persyaratan, supaya tidak disalahkan konstituen,’’ kata Suhardi. Dia lantas mencontohkan bentuk nyata kebijakan yang dikehendaki Gerindra. Di antaranya mencabut kebijakan pembebasan bea masuk impor terhadap 53 komoditas pangan dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ditunjang keberpihakan anggaran. ‘’Ini pasti menyerap tenaga kerja. Jangan terlalu banyak lagi TKI,’’ ujarnya.
Soal kabar ia akan diplot sebagai Menteri Pertanian, Suhardi mengelak halus. ‘’Saya belum tahu itu,’’ kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM itu lantas tertawa. ‘’Kalau memang iya, ini seandainya lho, tentu akan ada pertemuan elit partai, Pak Prabowo dan DPP membicarakan masalah ini,’’ imbuh Suhardi.
Pada bagian lain, suhu di internal PDIP makin panas. Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengatakan cara mengelola negara antara PDIP dan SBY jauh beda. Ara (sapaan Maruarar Sirait), mencontohkan PDIP menolak kebijakan SBY mendukung impor beras dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Dalam penanggulangan kekerasan, lanjutnya, SBY merasa sudah benar.
Padahal, PDIP melihat SBY sangat tidak tegas. ‘’Jadi, bagaimana mungkin kami bisa bekerja sama,’’ katanya.
Ara menambahkan keputusan kongres tegas menyebut PDIP di luar pemerintahan sebagai oposisi. Keputusan ini juga dapat dukungan luas dari konstituen PDIP di akar rumput.
Karena itu, siapapun kader PDIP yang menerima tawaran menteri, tanpa terkecuali, harus diberi sanksi dikeluarkan dari partai. ‘’Yang nggak sabar, keluar saja dari partai. Kami nggak mau satu atau dua orang jadi beban bagi partai. Kalau mau rusak silakan rusak sendiri, jangan bawa-bawa partai,’’ tegasnya.
Jatah Demokrat Tetap Partai Demokrat diperkirakan tak akan dapat tambahan menteri. Jika benar kocok ulang koalisi dilakukan, jatah menteri untuk partai utama di koalisi pemerintahan itu akan tetap.
Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Marzuki Alie menyatakan, sejak awal, partainya sama sekali tak berkepentingan menambah kursi menterinya. Dorongan agar ada evaluasi koalisi yang gencar disuarakan selama ini, tak didasari semata kepentingan partainya. ‘’Semuanya untuk efektivitas jalannya pemerintahan, tidak ada keinginan tambah kursi atau apa,’’ ujar Marzuki, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).
Kini, Demokrat merupakan partai yang paling banyak menempatkan kadernya di kabinet, yaitu enam. Yakni, Menteri ESDM Darwin Saleh, Menhub Freddy Numberi, Menbudpar Jero Wacik, Menkop UKM Syarief Hasan, Meneg PAN EE Mangindaan, dan Menpora Andi Mallarangeng.
Pengamat politik dari UI Boni Hargens memperkirakan, partai yang didirikan SBY ini memang takkan ditambah jatah menterinya. ‘’Enam pos (menteri) itu sudah banyak,’’ ujar Boni.
Selain itu, akan ada faktor psikologis politis di internal koalisi jika Demokrat ditambah jatah menterinya. Yaitu kecemburuan dari anggota koalisi lainnya. ‘’Dan, ini pasti sangat diperhitungkan SBY,’’ imbuhnya.
Hal yang sama diperkirakan juga terjadi pada jatah menteri Golkar di kabinet koalisi. Meski Golkar adalah salah satu partai koalisi yang secara tegas mendukung usulan angket, koalisi nampaknya memperhitungkan betul posisi Golkar sebagai partai besar. ‘’Golkar kemungkinan kecil ada pengurangan jumlah menteri,’’ kata sumber JPNN di lingkungan parlemen.
Posisi Golkar kini di kabinet memiliki tiga menteri. Pos pertama Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.
Mempertimbangkan besarnya posisi Golkar di kabinet, sulit nampaknya bagi SBY merombak posisi menteri. Apalagi Golkar unggul sumber daya kader dibandingkan partai koalisi lain. ‘’Hitung-hitungan politiknya, sulit menempatkan Golkar di luar pemerintahan,’’ kata sumber itu.
Justru, yang terjadi pada Golkar adalah reposisi di salah satu kementerian. Golkar mungkin bisa dapat posisi kementerian strategis. Bisa saja, reposisi itu terjadi di pos menteri pemuda dan olahraga ataupun menteri hukum dan HAM.(dyn/bay/fal/pri/jpnn/muh)
http://riaupos.co.id/news/2011/03/kemungkinan-pdip-menkominfo-gerindra-mentan/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar