Partai Politik Jangan Jegal Kader Idealis

Partai Politik Jangan Jegal Kader Idealis

Selasa, 01 Maret 2011 23:49 WIB

JAKARTA--MICOM: Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, sistem politik di Indonesia saat ini perlu memberikan tempat bagi kader yang memiliki idealisme berseberangan dengan partai jika hal tersebut adalah aspirasi konstituen.

"Percuma cita-cita reformasi dan amandemen yang kita laksanakan sampai empat kali kalau pada kenyataan dan pelaksanaannya demokrasi itu hanya menjadi pembungkus," katanya kepada pers di Jakarta, Selasa (1/3).

Dia mengatakan, apa yang dijalankan oleh kader-kader partai yang ada di legislatif maupun eksekutif tidak lebih hanya alat bagi pimpinan partai mencapai tujuannya.

Menurut dia, dominasi partai politik terhadap sikap politik anggota DPR sangat besar. "Anggota legislatif baik di pusat maupun daerah harus berjuang untuk rakyat, jangan hanya berjuang bagi kepentingan pimpinan partai," katanya.

Dosen UI yang sedang mengambil program "post doctoral" di Freie Universitaet Berlin, Jerman ini, mengatakan anggota DPR jangan lupa akan hak-haknya bahwa mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan konstituennya karena ada jaminan dari konstitusi.

Menurut Boni, hampir bisa dipastikan suara yang ke luar dari anggota legislatif adalah suara partai yang telah dikondisikan oleh para pimpinan partai. "Kalau ada yang bersuara lain, seperti Gus Choi dan Lily Wahid, maka kader tersebut pasti diancam untuk di-"recall"," katanya.

Dia mengatakan, di AS banyak kader Demokrat menentang keputusan Presiden Obama yang dari Demokrat juga karena yang disuarakan oleh anggota legislatif itu bukan kepentingan Obama tetapi kepentingan konstituennya. "Kalau konstituennya menolak, maka mereka pun akan menolak dan Obama sebagai Presiden memahami hal itu," katanya.

Menurut dia, DPR RI tidak sepantasnya terpecah menjadi koalisi dan oposisi. DPR seharusnya hanya boleh terpecah karena keyakinan ideologis. "DPR 100 persen harus mendukung keputusan pemerintah jika hal itu memang demi kepentingan rakyat. DPR pun harus 100 persen menolak, jika ternyata kebijakan yang akan diambil pemerintah itu bertentangan dengan keinginan dan kepentingan rakyat," katanya.

Dia mengatakan, partai politik telah menyandera anggota DPR RI untuk melaksanakan tugas sesuai kepentingan masyarakat yang diwakili. "Demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi semu," katanya. (Ant/OL-2)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/03/207109/3/1/Partai_Politik_Jangan_Jegal_Kader_Idealis