Jumat, 04 Maret 2011 | 21:45
JAKARTA-Pengamat poltik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, pemimpin-pemimpin partai politik telah menekan anggota-anggotanya di DPR RI sehingga fungsi parlemen sebagai artikulator bagi kepentingan masyarakat tidak bisa maksimal.
"Dominasi kepentingan pimpinan partai politik sedemikian besar sehingga anggota DPR tidak bisa melaksanakan tugas sebagai kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat secara langsung," katanya dalam acara Forum Jumatan bersama Ketua DPR Marzuki Alie. di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jum’at (4/3)
Boni mengemukakan bahwa ancaman "recall" yang diterima anggota Fraksi PKB DPR RI, Lily Wahid dan Effendy Choirie atau gus Choi merupakan contoh nyata betapa kepentingan pimpinan partai lebih dominan dibanding otoritas anggota parlemen yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat. Keduanya kini terancam "recall" karena sikap politiknya berbeda dengan garis perintah pimpinan partai politik saat pengambilan keputusan -voting-mengenai usul pengguaan hak angket mafia perpajakan.
Dengan keharusan mengikuti seluruh keinginan dan kepentingan pimpinan partai politik, maka pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, tidak berarti apa-apa. Boni mengemukakan, semestinya partai politik berubah karena sistem pemilu sudah berubah.
Terkait koalisi dan isu perombakan kabinet, Boni berpendapat bahwa hak prerogatif bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan mitra-mitra koalisinya.
Saat ini sudah banyak alasan bagi SBY untuk bertindak lebih tegas terhadap mitra koalisinya yang dinilai melanggar kesepakatan. Dengan muatan suara rakyat pada pemilu lalu yang besar, kata dia, SBY memiliki otoritas politik yang kuat untuk menentukan langkah-langkah pembenahan terhadap koalisi.
Sementara Ketua DPR-RI yang juga politisi senior Partai Demokrat, Marzuki Alie, menilai, kisruh politik dimulai dari pascapembahasan usulan hak angket perpajakan di parlemen beberapa waktu lalu. Perbedaan konsep dan pemikiran dalam pengawasan terhadap eksekutif membuat koalisi saat ini seolah tampak pecah.
Menurutnya, ada anggota koalisi yang berpandangan bahwa melakukan pengawasan melalui hak angket merupakan cara yang sangat substantif untuk menyelesaikan persoalan. Sementara itu, anggota koalisi lainnya beranggapan masalah tersebut tak harus diselesaikan melalui angket karena lebih bermuatan politis ketimbang substantif.
"Ini yang membuat koalisi terbelah, jadi perlu diskusi antaranggota koalisi batasan-batasan yang diperbolehkan atau tidak. Kita tahu, angket ini bahwa arahnya pemakzulan. Itu jelas karena angket menurut UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD itu ditindaklanjuti dengan pernyataan," ujar Marzuki.
"Kalau sudah sampai ke sana, bisa sampai ke MK. MK akan melakukan pengujian apakah pernyataan DPR itu memang betul atau tidak. Pernyataan DPR apakah betul melanggar konstitusi atau tidak," katanya.(rilis/bambang)
http://www.satunews.com/read/11322/2011/03/04/pimpinan-parpol-tekan-anggota--html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar