Jumat, 04 Maret 2011 15:34 Redaksi Seruu.Com
Jakarta, Seruu.com - Mencermati proses perjalanan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama ini sudah jelas dalam koalisi parpol pendukung sendiri tidak kompak dan tidak sejalan dengan presiden, mestinya SBY harus tegas dan berani menendang PKS dan Golkar dari koalisi. Oleh sebab itu reshuffle harus dilakukan sekarang.
“Terbukti tidak sejalan dengan pemerintah, di mana dalam kesempatan tertentu mendukung dan dalam kesempatan lain menentang, atau maju mundur dalam waktu yang berbeda, seharusnya SBY tegas dan berani mereshuffle PKS dan Golkar. Bahkan bubarkan saja setgab itu, karena tidak memberikan kontribusi pada pemerintah,” tandas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (4/3/2011) bersama Ketua DPR RI Marzuki Ali.
Yang pasti lanjut Boni, SBY dalam situasi apapun tak hanya dalam kondisi genting sekarang ini, SBY juga tidak jelas dan tidak tegas. Yang sering kita dengar dalam menyikapi revolusi yang terjadi di Timur Tengah misalnya, presiden hanya berharap semoga keadaannya berubah. “Pernyataan itu tidak mencerminkan bahwa presiden tidak mempunyai prinsip dan sikap yang tegas,” tambah Boni.
Dengan demikian menurut Boni, kita selama ini dibuat bingung oleh SBY dan parpol koalisi itu sendiri. Bahwa dengan suara signifikan mestinya SBY berani dan tidak ragu melakukan reshuffle. Sebab, dengan gonjang-ganjing seperti saat ini kerja parlemen pun tidak akan fokus. Apalagi struktur parlemen ini aneh. “Di luar negeri yang dominan adalah komisi bukan fraksi tapi kita sebaliknya. Untuk Gus Choi-Lily Wahid karena beda pendapat dengan fraksinya akan direcall,” katanya mengeluh.
Menyinggung soal keraguan (SBY) dalam menjalankan pemerintahan selama ini terkait dengan parpol koalisi yang tidak kompak, kenapa PKS-Golkar tidak dikeluarkan dari koalisi? Hal itu kata Marzuki, sudah disampaikan kepada SBY dan Presiden menanyakan, apakah Demokrat mampu sendirian mengawal pemerintahan?
Yang jelas menurut Marzuki, kalau koalisi bicara angket arahnya akan dibawa untuk pemakzulan. Itu terjadi perbedaan sikap antaranggota koalisi. “Padahal, angket itu perlu dibentuk kalau SBY melanggar konstitusi. Tapi, kasus pajak ini kan seperti ada maling. Itu urusan polisi, penegak hukum. Dan, Demokrat melihat. panja atau pansus lintas komisi itu justru lebih efektif menghadapi persoalan pajak,” tutur Marzuki.
Ditambah UU No. 6/54 tentang pemakzulan itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu angket itu tidak efektif. Sementara UU MD3 kata Marzuki,tidak bisa memaksa menyita, dan manyandera dokumen Negara dan juga presiden kecuali melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. “Itulah pemikiran yang harus diluruskan,” tambah Wakil Ketua Pembina Demokrat ini. [mnf]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar