Demokrat Dinilai Langgar Etika
Senin, 14 Maret 2011
JAKARTA (Suara Karya): Partai Demokrat diminta tidak lagi melanggar etika politik. Itu terkait keinginan partai berlambang bintang mercy itu agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle, pascapengusulan hak angket pajak DPR. Partai itu dinilai melanggar etika politik karena mendorong SBY melakukan reshuffle. Sebab, hal itu melangkahi wewenang dan hak prerogatif Presiden yang tetap mempertahankan koalisi dan tidak merombak kabinet. Ke depan Demokrat diminta tidak melakukan kesalahan yang sama.
Demikian rangkuman pendapat dari pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Setya Novanto, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari dan Priyo Budi Santoso, dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang dihubungi secara terpisah di Jakarta, Minggu (13/3).
Pascagagalnya pengusungan hak angket perpajakan, menurut Boni, Partai Demokrat ngotot agar Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dikeluarkan dari koalisi. "Tidak etislah melangkahi wewenang Presiden. Mereka (Demokrat) kan sangat ngotot agar Presiden mendepak menteri PKS dan Golkar di kabinet. Coba lihat pascahak angket," ujarnya.
Faktanya, menurut dia, Presiden sudah memberikan jawaban bahwa dia belum memikirkan untuk melakukan reshuffle. SBY masih berharap koalisi yang ada bisa memenuhi komitmen dan berjalan lebih baik. Itu artinya, kata Boni, SBY belum memandang politikus Partai Demokrat, meski partai itu sebagai pendukung utama pemerintahan. Demokrat, menurut dia, harus belajar banyak hingga tidak lagi melanggar etika politik.
Hal senada dikemukakan Indria Samego. Menurut dia, para politikus Partai Demokrat mengancam partai koalisi dengan ancaman reshuffle kabinet, itu membuktikan politikus partai itu masih mentah dan tidak memahami undang-undang.
"Yang berhak memilih dan menurunkan seorang menteri adalah Presiden SBY, bukan politikus Partai Demokrat. Yang meminta partai-partai tersebut untuk berkoalisi adalah Presiden SBY, bukan para politikus Demokrat," katanya.
Indria menyarankan para politikus Demokrat agar meninggalkan model komunikasi politik dengan cara mengancam. Sebab, hal itu bisa merugikan citra Demokrat dan Presiden SBY sendiri.
"Dalam berpolitik, gaya mengancam seperti itu tidaklah etis. Itu namanya politik otoriter. Kalau terjadi perbedaan pendapat, ya, sebaiknya diajak bicara, dong, secara baik-baik. Jangan dengan ultimatum mencopot menteri dari partai koalisi. Kalau hal ini terus dilakukan, citra Demokrat dan Presiden SBY sendiri bisa menurun di mata publik," katanya.
"Dalam berpolitik, gaya mengancam seperti itu tidaklah etis. Itu namanya politik otoriter. Kalau terjadi perbedaan pendapat, ya, sebaiknya diajak bicara, dong, secara baik-baik. Jangan dengan ultimatum mencopot menteri dari partai koalisi. Kalau hal ini terus dilakukan, citra Demokrat dan Presiden SBY sendiri bisa menurun di mata publik," katanya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari mendukung usulan perlunya penataan koalisi. "Koalisi di Sekretariat Gabungan dan parlemen tidak ada dalam sistem pemerintah yang dianut di Indonesia. Akan tetapi, ini sebagai penyederhanaan, di mana rakyat memilih presiden dan anggota DPR agar menjalankan fungsi-fungsinya," ujarnya.
Dia menjelaskan, perbaikan penataan koalisi di kabinet sama sekali tidak terkait dengan koalisi di lembaga DPR. Sebab, partai politik di DPR mewakili konstituen mereka masing-masing. "Bagaimana mungkin konstituen-konstituen kita mau kita koalisikan?"
Anggota DPR menginginkan partai politiknya ikut koalisi atau tidak, tetap saja tidak seragam dalam menjalankan fungsi pengawasan. "Melaksanakan fungsi pengawasan itu tidak bisa diseragamkan. Misalnya, kita mau menggunakan hak interpelasi atau hak angket, lalu atas nama koalisi tidak kita lakukan. Itu kan sebuah pengkhianatan terhadap rakyat," kata Hajriyanto.
Meski sebelumnya beberapa elite Demokrat bersikeras agar SBY melakukan reshuffle, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melunak dengan menyatakan menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden SBY. Demokrat lebih berkonsentrasi untuk membuat koalisi lebih mantap baik lahir maupun batin. "Concern Demokrat itu sederhana. Concern kami adalah bagaimana koalisi ini menjadi koalisi yang solid, koalisi yang utuh, koalisi yang kompak bersungguh-sungguh bekerja sama," katanya.
Anas mengatakan, tidak ada kontrak politik baru pascakekisruhan yang terjadi di dalam tubuh Setgab Koalisi beberapa pekan terakhir. Hanya saja, ia mengakui ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam Setgab.
Sementara itu, Setya Novanto mengatakan, Partai Golkar akan tetap berada di dalam koalisi mendukung pemerintahan Presiden SBY. "Namun di sisi lain, Golkar akan tetap memainkan peran penting sesuai garis ideologi partai," ujarnya.
Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Semarang, Sabtu (12/3), mengatakan, gonjang-ganjing koalisi dan reshuffle kabinet sudah berakhir dengan kesepakatan Golkar tetap berada di dalam koalisi.
Dia mengakui, keputusan itu cukup melegakannya. Meski demikian, menurut dia, sejak semula partainya tidak pernah takut berjalan di jalur mana pun. Baik di dalam koalisi maupun sebagai oposisi, Golkar tetap akan bekerja yang terbaik untuk rakyat. "Di luar pun kita kerjakan yang terbaik yang bisa dikerjakan untuk rakyat," katanya.
Sementara itu, Partai Gerindra mengaku, sikapnya mendukung penolakan hak angket pajak di DPR sebagai bentuk sedekah kepada Partai Demokrat. Gerindra memastikan dukungan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan apa pun. "Anggap saja (menolak hak angket pajak) itu dukungan pada Demokrat. Itu sedekah," ujar Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di sela-sela acara pernikahan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (13/3).
Beberapa kalangan menilai, dukungan Gerindra pada penolakan angket pajak menunjukkan partai berlambang burung itu haus kekuasaan. Saat dimintai tanggapannya, Muzani mempersilakan rakyat menilai. Hanya saja, dia meyakinkan bahwa Gerindra akan tetap menjadi kelompok oposisi dan ke depan tidak akan tergoda lagi untuk ajakan seperti itu. (Joko S/Feber S/Rully/Tri H/Wahyudi/Ant/Yudhiarma)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar