Capres Independen Bukan Kebutuhan Mendesak
31 Mar 2011
JAKARTA (Suara Karya) Wacana calon presiden (capres) independen, dinilai bukan hal baru yang mendesak untuk diputuskan. Ini jika dibandingkan persoalan bangsa yang kini kian parah, seperti krisis pangan dan energi akibat pergolakan politik di Timur Tengah.
JAKARTA (Suara Karya) Wacana calon presiden (capres) independen, dinilai bukan hal baru yang mendesak untuk diputuskan. Ini jika dibandingkan persoalan bangsa yang kini kian parah, seperti krisis pangan dan energi akibat pergolakan politik di Timur Tengah.
Demikian disampaikan pengamat politik UI Boni Hargens, Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Ade Komarudin, dan Ketua PDIP Puan Maharani, di Jakarta, kemarin.
"Wacana capres independen ini memang menjadi persoalan serius dalam amandemen UUD"45. Yang lebih mendesak sekarang ini bagaimana kita mengantisipasi krisis pangan dan energi akibat pergolakan politik di Timur Tengah. Ini yang lebih penting dan mendesak yang harus diantisipasi pemerintah," ujar Ade Komarudirr di sela-sela peluncuran buku Islam Damai di Asia Timur Jauh karya Ali An Sun Geun, di UN Syarif Hidyatullah Jakarta, Rabu (30/3).
Menurut Ade, yang perlu mendapat perhatian khusus dan agenda bangsa kedepan bagaimana mengantisipasi krisis pangan dan energi. "Sekarang ini harga minyak dunia terus naik, begitu dengan pangan. Kalau masalah ini tidak segera diantisipasi bisa mengancam bangsa ini," katanya.
Dia menyebutkan, sebagai sebuah gagasan wacana capres independen patut diapresiasi, namun semua itu tergantung kepada MPR Yang jelas, parpol belum bersikap, dan Golkar pun belum membahas masalah itu.
"Pemerintah sebaiknya lebih fokus mengantisipasi krisis pangan dan BBM. Karena itu, pembahasan capres independen dengan wacana amanaden UUD 45 harus dipikirkan secara komprehensif. Jangan sampai ketika sudah dilakukan amandemen justru akan ikutan lainnya Kalaukatub itu (amandemen) dibuka maka katub yang lain akan ikut membuka dan akan terus menerus bergulir," katanya.
Karena itu, tutur Ade Komarudin, pihaknya meminta setiap institusi jangan terjebak dengan ego-nya masing-masing. "DPD boleh saja mewacanakan, tapi ini kan soal waktu saaja. Lebih baik kita fokus pada agenda masa yang menyangkut kesejahteraan bangsa ini* ujarnya.
Menurut Ade, akan percuma jika mendebat-kan masalah capres independen ini, tetapi soal kesejahteraan rakyat tak terpenuhi.
Amandemen
Puan Maharani berpandangan capres independen sulit diwujudkan, karena akan merusak tatanan demokrasi. Sementara itu, Boni Hargens berpendapat, untuk merealisasikan gagasan tersebut memerlukan proses yang panjang karena ha-rus mengamandemen kembali UUD 1945.
Di lain pihak. DPD akan terus berupaya mensosialisasikan kepada seluruh fraksi di DPR terkait amandemen UUD 1945, terutama menyangkut masalah pencalonan dari independen untuk pemilihan presiden pada pemilu 2014 mendatang.
"Ini dalam proses komunikasi, kita sudah melakukannya dengan PKB. Ini adalah pekerjaan kelompok DPD di MPR Tentu selanjutnya kita juga akan melakukan sosialisasi dengan fraksi lainnya, seperti Fraksi Partai Golkar maupun Demokrat," kata Ketua DPD Irman Gusman di Mamuju, Sulhar, Rabu (30/3).
Menurut Irman, amandemen konsntuti itu dalam rangka memperkuat sistem presidensial yang dianut pemerintahan Indonesia saat ini Terutama, menyangkut masalah sistem legislasi antara MPR, DPR, serta DPD.
(Tri B/BnHyl
Tidak ada komentar:
Posting Komentar