SUARA PEMBARUAN SENIN, 4 APRIL 2011
Polemik Gedung Baru
Seluruh Fraksi Bertanggung Jawab
[JAKARTA] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara terkait pembangunan gedung baru DPR. Melalui Fraksinya di DPR, PKS menilai polemik pembangunan gedung baru itu kontraproduktif, dan pimpinan segera menyelesaikannya melalui mekanisme prosedural dan sah (legitimasi).
Ketua FPKS Mustafa Kamal di Jakarta, Senin (4/4), sejak awal PKS menyatakan keberatan dengan pembangunan gedung baru tersebut, dan menjadi satu-satunya partai yang di awal pembahasan melayangkan surat keberatan secara tertulis.
Tetapi ketika semua fraksi sepakat, sebagai penghargaan terhadap suara fraksi lain, PKS pun menyetujui.
Tetapi, keanehan terjadi, ketika rencana itu dikritik publik, beberapa fraksi lari dari komitmen dan membiarkan Ketua DPR Marzuki Alie jadi bulan-bulanan. Kamal pun meminta agar seluruh fraksi bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Jangan mengesankan bahwa pembangunan gedung baru itu tanggung jawab pimpinan, khususnya Ketua DPR yang juga pimpinan BURT Marzuki Alie.
“Tidak etis bila Pak Marzuki harus menjawab sendiri hasil keputusan seluruh fraksi ini, saya khawatir ada upaya pembunuhan karakter terhadap beliau, jadi tolong, seluruhnya berani bertanggung jawab,” tutup Kamal.
Kamal membeberkan kronologis pembahasan tentang pembangunan gedung baru DPR ini, yaitu ketika usulan tersebut muncul di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) untuk meneruskan program periode DPR tahun 2004-2009. Saat itu, PKS mengirimkan keberatan tertulis, yang kemudian dijadikan dasar oleh pimpinan untuk menggelar rapat konsultasi pimpinan seluruh fraksi.
“Pada rapat konsultasi tersebut, seluruh fraksi menyetujui. Kemudian Pak Marzuki menanyakan sikap PKS, dan menyatakan pembangunan tidak akan diteruskan meski ada satu fraksi yang tidak setuju,” ujar Kamal. Atas dasar penghargaan terhadap suara seluruh fraksi lain, maka PKS tidak punya pilihan, selain menerima pendapat seluruh fraksi untuk meneruskan pembangunan gedung DPR tersebut.
Karena itu, Mustafa sangat menyayangkan bila kini beberapa partai tidak menghargai pendapatnya sendiri, dan menarik diri seolah-olah tidak pernah terlibat dalam proses disetujuinya pembangunan gedung baru tersebut. “Kalau PKS sejak awal jelas menolak, tapi kami masih bisa menghargai pendapat fraksi-fraksi lain yang menyetujui,” tutur anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ini.
Parpol Hipokrit
Sebelumnya, pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, terlepas dari pro-kontra pembangunan gedung baru DPR, sikap Marzuki Alie perlu diapresiasi.
“Dia mempertahankan kebijakan yang sudah disepakati semua fraksi di DPR. Karena itu, sangatlah hipokrit atau munafik kalau tiba-tiba fraksi-fraksi menolak sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah disepakati oleh mereka semua,” katanya.
Muhtadi, yang secara pribadi mengaku tidak mendukung pembangunan gedung baru DPR itu, mengatakan, sebuah kebijakan, apapun alasannya harus didukung, apalagi kalau semua fraksi sudah menyepakati. “Konsistensi atas sebuah kebijakan harus dijaga bersama, jangan hanya membebankan kepada Marzuki Alie dan BURT DPR saja,” katanya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menjelaskan, Marzuki Alie tidak mungkin bias mengambil keputusan seorang diri soal gedung baru DPR. “Kalau keputusan itu keputusan Marzuki Alie sendirian, pasti teriakannya sudah lebih keras dari hari ini. Mereka (fraksi-fraksi, Red) memojokkan seseorang untuk kepentingannya sendiri, padahal yang menikmati nanti semuanya.
Ini politik yang jahat,” katanya. Rakyat, menurutnya, harus tahu bahwa partai-partai itu sebenarnya semua menyetujui dan tidak ada satu pun yang tidak setuju. Jika partai tidak menyetujui hal itu, maka tentunya perwakilan mereka baik di fraksi, BURT, maupun unsur-unsur pimpinan lainnya, tentu tidak akan menyetujui hal itu.
“Keputusan itu kan sudah dibuat melalui sidang paripurna. Artinya sudah disetujui. Saya bukan mendukung pembangunan gedung, namun
yang saya tolak adalah berbagai manuver mereka, yang mengatasnamakan rakyat.
Mereka kan semua punya perwakilan di BURT, sebagian di pimpinan DPR, dan ada fraksi yang bisa memberikan persetujuan atau menolaknya. Lah kok belakangan atas nama rakyat mereka menentang? Memangnya orang-orang mereka di BURT tidak berkoordinasi dulu? Berhentilah partai-partai membohongi rakyat dan jangan terus berpura-pura,” imbuhnya. [R-14/J-9/L-8]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar