Ditunggu, Janji Presiden Lakukan Reshuffle

KINERJA PEMERINTAH 

Ditunggu, Janji PresidenLakukan Reshuffle

Boni Hargens, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI).

Sabtu, 4 Juni 2011
 

JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diingatkan untuk melaksanakan janjinya melakukan perombakan (reshuffle) menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Berbagai situasi politik di Tanah Air jangan dijadikan alasan bagi SBY untuk terus menunda-nunda reshuffle. 

Adanya gejolak di bidang politik, sosial, dan hukum, akhir-akhir ini, justru seharusnya menjadi pendorong bagi Presiden SBY untuk melakukan perombakan kabinet dalam rangka mengefektifkan kinerja pemerintahannya.

Pendapat tersebut dikatakan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif kepada Suara Karya di Jakarta, Jumat (3/6).

Presiden SBY, pada awal Maret 2011, pernah menyatakan akan melakukan reshuffle menteri di kabinet. "Saya akan lakukan reshuffle bila sungguh diperlukan, jangan ada pemaksaan. Percayalah, semua ada tujuan, alasan, dan aturan manakala reshuffle itu dilakukan," kata SBY. 

Boni Hargens mengatakan, Presiden SBY maupun pemerintahan yang dipimpinnya telah tersandera oleh dinamika politik di Tanah Air yang terus memanas. Presiden tak lagi fokus, sehingga beberapa persoalan, seperti reshuffle kabinet, belum terselesaikan, meskipun persoalan itu masih menjadi bagian yang penting. "Inilah malapetaka yang dihadapi bangsa, negara tersandera kepentingan politik, negara dibuat grosiran," ujarnya. 

Ia mencontohkan, persoalan yang telah menyandera Presiden seperti stabilitas koalisi, keterlibatan petinggi Partai Demokrat dalam kasus korupsi, maupun konflik internal Partai Demokrat. Tak terkecuali semua partai politik yang berada di dalam koalisi maupun nonkoalisi saling sandera melalui politik. 

Akibat memfokuskan kepada hal-hal yang tak substansial itu, menurut Boni, kepentingan masyarakat kurang menjadi sorotan pemerintah. Karena itu, ia mengingatkan Presiden SBY agar membuat sikap tegas melaksanakan perombakan kabinet berdasarkan kebutuhan pembangunan atau tidak melaksanakan perombakan kabinet jika komposisi kabinet sekarang masih efektif.

"Tetapi, apa pun yang dilakukan Presiden harus berpihak kepada rakyat. Kondisi yang terjadi sekarang jangan dibiarkan berlarut-larut seperti disengaja. Reshuffle ya reshuffle, kalau tidak, ya tidak, fokus kembali pada rakyat," ujar Boni. 

Pemerintahan Presiden SBY sudah tidak lagi mengurusi kondisi rakyat, tetapi kepentingan elite politik. 

Boni menilai, amanah paling besar yang harus dijalani dan dilaksanakan pemerintah adalah memperhatikan rakyat. Seharusnya Presiden SBY memiliki sikap leadership yang tegas dalam hal memutuskan soal kepastian reshuffle kabinet. 

Saat ini, katanya, perlu ada evaluasi menyeluruh di dalam pemerintahan SBY-Boediono. Setiap daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri. 

Namun, Boni mengakui, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. "Sekarang ini kan wali kota berjalan ke timur, bupati ke barat, presiden ke utara, DPR ke selatan, tidak ketemu, rakyat jauh dari kesejahteraan. Karena itu harus segera ditentukan iya atau tidak, lupakan semuanya, kembali ke rakyat," katanya menandaskan. 

Pemimpin Tak Sukses 

Sementara itu, Yudi Latif menilai, kekisruhan di internal Partai Demokrat merupakan skenario yang dibuat oleh SBY. Kisruh antarelite politik Partai Demokrat untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. "Pemerintah tak terevaluasi secara langsung oleh rakyat. Ini mungkin yang akan diharapkan oleh SBY," ujar dia. 

Menurut dia, SBY bersama jajarannya berupaya mengalihkan isu reshuffle. "Adanya reshuffle memang diperlukan agar kinerja pemerintah lebih baik. Sebab, bagaimanapun, dikatakan oleh Presiden SBY sendiri di Bogor, baru-baru ini, banyak masalah yang masih harus diselesaikan, sehingga istilah 'pepesan kosong' keluar dari Presiden sendiri," ujar dia. 

Sekarang ini, menurut Yudi, saat yang tepat untuk melakukan reshuffle. "Jika ada rencana reshuffle, lakukan saja sekarang, karena masa kerja KIB II masih berlangsung tiga tahun. Masih cukup waktu bagi menteri baru untuk menunjukkan prestasinya," ujar dia. 

Namun, kata Yudi, reshuffle merupakan keputusan Presiden SBY sebagai pemegang hak prerogatif. Presiden pasti sudah memiliki catatan terhadap kelemahan kabinetnya ini. "Dan, kalau ada reshuffle, tentunya untuk menutup kelemahan itu, sehingga seluruh program KIB II dapat dicapai dengan sebaik-baiknya," kata Yudi. 

Yudi Latif mengatakan, idealnya reshuffle lebih menekankan peningkatan kapasitas atau kemampuan kabinet, yang tentunya diisi oleh orang-orang yang profesional dan bijak, baik dari partai pendukung koalisi maupun perseorangan atau independen. (Feber S) 

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=280033