Ray: Kemandirian Parpol Soal Keuangan Harus Dipertegas
Tribunnews.com - Selasa, 7 Juni 2011 20:02 WIB
TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA
Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan, agar parpol tidak salah menerapkan kekuasaan politik hingga bertindak layaknya mafia, maka persoalan kemandirian parpol dari sisi keuangan harus dipertegas.
"Intinya sebenarnya adalah soal kemandirian parpol. Selama parpol tidak pernah dihajatkan sebagai milik publik maka selama itu parpol hanya menjadi milik orang perorang dan kelompok yang berkuasa kalau memberi kontribusi duit," ujar Ray Rangkuti, Selasa (7/6/2011).
Ray mengatakan, ketika parpol menjadi milik orang atau kelompok tertentu, maka masyarakat enggan berpartisipasi untuk menggalang dana bagi kepentingan pengelolaan parpol. Disinilah pentingnya wajah parpol berubah dari kepemilikan satu orang atau satu kelompok menjadi kepemilikan publik.
"Inilah faktor utama kegagalan parpol untuk menarik dana publik. Akibatnya parpol harus didanai sendiri dari kantong orang-orang yang disebut sebagai pemilik. Umumnya adalah para pendiri atau kelompok pendiri. Dari mana mereka dapat dana untuk membiayai parpol tentu dengan cara-cara yang tak jauh beda dengan praktek mafia," ujar Ray.
Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai perilaku partai politik sama dengan mafia. Mafia menurutnya biasa mendudukan orang-orangnya untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan demi melindungi kepentingannya sekaligus menjadikan kader-kadernya sebagai mesin pencari uang dengan cara-cara yang tidak benar.
"Kekuatan politik di Indonesia ini juga terorganisasi seperti mafia. Saat ini pengertian mafia adalah sinonim dengan organisasi criminal dengan persekongkolan yang menggunakan kekerasan dan kekuatan politik untuk mencapai tujuannya mendapatkan materi sebanyak-banyaknya," katanya.
Boni mengatakan, perbedaan antara parpol dan mafia hanya pada legalitas saja dan jenis bisnis yang dijalankan. Mafia menjalankan bisnis haram seperti perdagangan wanita, perdagangan obat bius dan sebagainya, sementara parpol mengambil uang negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan parpol itu sendiri dan pemiliknya.
Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI dari FPDIP, Ganjar Pranowo mengakui partai politik menguasai semua bidang yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Hal itu karena partai politik sesuai undang-undang diberikan ruang untuk mengisi posisi-posisi di lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.
"Partai politik memang sesuai undang-undang diberikan keleluasaan untuk menyiapkan kader-kadernya mengisi posisi di lembaga-lembaga pemerintahan. Tidak ada yang salah dengan hal itu," ujar Ganjar.
Namun mendudukkan kader-kadernya di pemerintahan ini bukan berarti bisa membuat parpol sama dengan mafia yang kerap meminta setoran dari kader-kadernya demi mendapatkan perlindungan.
"Kewajiban setoran kader terhadap partai adalah hal yang wajar dan jika setoran terhadap partai itu didapatkan dengan cara-cara tidak benar dengan cara mengkorupsi dari anggaran negara, tidak lantas membuat partai bisa dianggap seperti mafia dan bisa dicap sebagai lembaga terkorup," ujar Ganjar.
http://www.tribunnews.com/2011/06/07/ray-kemandirian-parpol-soal-keuangan-harus-dipertegas"Intinya sebenarnya adalah soal kemandirian parpol. Selama parpol tidak pernah dihajatkan sebagai milik publik maka selama itu parpol hanya menjadi milik orang perorang dan kelompok yang berkuasa kalau memberi kontribusi duit," ujar Ray Rangkuti, Selasa (7/6/2011).
Ray mengatakan, ketika parpol menjadi milik orang atau kelompok tertentu, maka masyarakat enggan berpartisipasi untuk menggalang dana bagi kepentingan pengelolaan parpol. Disinilah pentingnya wajah parpol berubah dari kepemilikan satu orang atau satu kelompok menjadi kepemilikan publik.
"Inilah faktor utama kegagalan parpol untuk menarik dana publik. Akibatnya parpol harus didanai sendiri dari kantong orang-orang yang disebut sebagai pemilik. Umumnya adalah para pendiri atau kelompok pendiri. Dari mana mereka dapat dana untuk membiayai parpol tentu dengan cara-cara yang tak jauh beda dengan praktek mafia," ujar Ray.
Sebelumnya Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens menilai perilaku partai politik sama dengan mafia. Mafia menurutnya biasa mendudukan orang-orangnya untuk menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan demi melindungi kepentingannya sekaligus menjadikan kader-kadernya sebagai mesin pencari uang dengan cara-cara yang tidak benar.
"Kekuatan politik di Indonesia ini juga terorganisasi seperti mafia. Saat ini pengertian mafia adalah sinonim dengan organisasi criminal dengan persekongkolan yang menggunakan kekerasan dan kekuatan politik untuk mencapai tujuannya mendapatkan materi sebanyak-banyaknya," katanya.
Boni mengatakan, perbedaan antara parpol dan mafia hanya pada legalitas saja dan jenis bisnis yang dijalankan. Mafia menjalankan bisnis haram seperti perdagangan wanita, perdagangan obat bius dan sebagainya, sementara parpol mengambil uang negara sebanyak-banyaknya untuk kepentingan parpol itu sendiri dan pemiliknya.
Sedangkan Anggota Komisi II DPR RI dari FPDIP, Ganjar Pranowo mengakui partai politik menguasai semua bidang yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan. Hal itu karena partai politik sesuai undang-undang diberikan ruang untuk mengisi posisi-posisi di lembaga-lembaga pemerintahan tersebut.
"Partai politik memang sesuai undang-undang diberikan keleluasaan untuk menyiapkan kader-kadernya mengisi posisi di lembaga-lembaga pemerintahan. Tidak ada yang salah dengan hal itu," ujar Ganjar.
Namun mendudukkan kader-kadernya di pemerintahan ini bukan berarti bisa membuat parpol sama dengan mafia yang kerap meminta setoran dari kader-kadernya demi mendapatkan perlindungan.
"Kewajiban setoran kader terhadap partai adalah hal yang wajar dan jika setoran terhadap partai itu didapatkan dengan cara-cara tidak benar dengan cara mengkorupsi dari anggaran negara, tidak lantas membuat partai bisa dianggap seperti mafia dan bisa dicap sebagai lembaga terkorup," ujar Ganjar.
Penulis: Johnson Simanjuntak | Editor: Johnson Simanjuntak
Tidak ada komentar:
Posting Komentar