Penyesuaian Subsidi BBM Rasional Dilakukan

Tribunnews.com - Jumat, 19 April 2013 15:56 WIB


KOMPAS/PRIYOMBODO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Demokrat yang juga Anggota Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya, menilai penyesuaian subsidi BBM di tengah tekanan fiskal saat ini yang mengerikan merupakah langkah yang rasional. Sebab, bila subsidi BBM terus dibiarkan maka ekonomi negeri bisa jebol.

Menurutnya, penyesuaian subsidi BBM memang mutlak dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sebetulnya, subsidi BBM yang berlaku selama ini justru hanya dinikmati mayoritas kalangan menengah ke atas.

“Berdasarkan hitungan rasional, keekonomian Premium saat ini sekitar Rp. 9000. Premium dijual saat ini Rp 4500, artinya ketika setiap liter dikucurkan ke kendaraaan, saat itu pula pemilik kendaraan menerima subsisdi Rp 5000 rupiah perliternya” ujarnya dalam release kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Menurutnya, bila terus dilakukan subsidi maka hal ini tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum mampu. Sudah tepat bila Pemerintah segera mengurangi Subsidi kendaraan roda 4 plat hitam dengan catatan tidak mengurangi subsidi untuk kendaraan roda 2 (motor) dan kendaraan umum plat kuning.

Terkait tahun politik, menjelang Pileg dan Pilpres 2014, ujar Riefky, justru kenaikan BBM memperlihatkan itikad baik Presiden SBY untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Dengan penyesuainan subsisi atau kenaikan BBM untuk kalangan tertentu, SBY sebetulnya mengambil resiko untuk menjadi sasaran empuk lawan politiknya yang tentu akan memprovokasi publik serta akan memposisikan SBY sebagai presiden yang tidak pro rakyat.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azar Azis mengatakan, kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai pengganti atau kompensasi kenaikan harga BBM tidak tepat. Karena sangat politis dan berpotensi dipergunakan untuk kepentingan politik partai atau politisi tertentu. Harry menjelaskan, kompensasi dengan BLT jelas tidak mungkin dilaksanakan sebab tidak ada dalam Undang Undang APBN.

"Kami tidak setuju kebijakan kompensasi dengan BLT. Karena bisa digunakan oleh anggota DPR tertentu untuk kampanye menjelang pemilu 2014. Seolah-olah itu merupakan keberhasilan mereka berpihak pada rakyat," ujar Harry.

Sementara, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, kebijakan kenaikan BBM dan isu kompensasi dengan BLT kental aromanya dengan motif pemilu.

"Seperti biasa, cabut subsidi BBM disusul BLT, politik sinterklas yang tidak cerdas dan tidak elok, tapi efektif menipu pemilih parokial," ujarnya.

http://www.tribunnews.com/2013/04/19/penyesuaian-subsidi-bbm-rasional-dilakukan