Thu, 16/05/2013 - 19:08 WIB
RIMANEWS- Pengamat politik Boni Hargens menuding Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang digagas pemerintah sebagai kompensasi atas dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) adalah wujud criminal mind (pemikiran kriminal) pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Sebagai Ketum Partai Demokrat, SBY berusaha merebut persepsi positif rakyat agar tetap memperoleh dukungan pada 2014 melalui BLSM. Ini adalah bentuk criminal mind. Harus kita kritisi!” ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema "BLT Untuk Kepentingan Rayat atau Parpol?"di Press Room DPR, Kamis (16/5).
Dia menjelaskan skandal korupsi yang bertubi-tubi membelit para petinggi Demokrat dipastikan akan mempengaruhi perolehan suara partai penguasa ini pada 2014. Sebagai Ketum, SBY harus mencari segala cara untuk mempertahankan suara, minimal setengah dari yang diperoleh pada Pemilu 2009.
“Kalau kita tanya rakyat, pasti tidak setuju harga BBM dinaikkan. Namun rakyat juga senang dengan bantuan tunai. Maka BLSM adalah cara instan rezim SBY untuk merebut persepsi positif rakyat agar tetap bisa mempertahankan suara pada 2014. Secara peraturan dan perundang-undangan memang tidak ada yang dilanggar. Tapi pada dasarnya, dia menggunakan uang negara untuk kepentingan partainya. Inilah yang saya sebut dengan criminal mind,” papar Boni.
BLSM adalah istilah pengganti dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sebelumnya digulirkan pemerintah. Namun banyak pihak yang memelesetkan BLSM menjadi balsem, sejenis obat gosok untuk masuk angin atau keseleo. Terkait hal ini, Rizal Ramli yang juga anggota tim panel ahli Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini menyatakan, balsem hanya berfungsi meredakan penyakit ringan untuk sementara waktu. Balsem tidak pernah menyembuhkan akar penyakit yang diderita.
Begitu juga dengan BLSM, tidak akan memecahkan problem mendasar rakyat. Rakyat Indonesia butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang lebih tinggi. “Jadi, tak pelak lagi, BLSM adalah money politic in grand scale. Politik uang dalam skala besar. Ini yang harus dicegah,” tukasnya.
Menurut Rizal Ramli, sejak dikembangkannya demokrasi prosedural di Indonesia, praktik money politic terjadi dengan sangat luar biasa. Sumber dana yang digunakan untuk kepentingan ini adalah APBN.
“Pada 2008 secara terpisah saya diundang tiga fraksi di DPR untuk memberi masukan seputar money politic.Waktu itu saya usulkan ketiga fraksi itu fight supaya APBN 2009 mengalami surplus Rp 1.000. Mereka berjanji akan berjuang untuk ini. Namun ketika APBN 2009 disahkan, tetap ada surplus 2,5% yang merupakan pinjaman dari Bank Dunia.Nah, duit inilah yang kemudian digunakan untuk menyogok rakyat lewat BLT,” paparnya
Dua pembicara lain juga menolak kenaikan harga BBM. Ara (panggilan akrab Maruarar), misalnya, memastikan PDIP akan menolak recana tersebut. Pasalnya, ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengamankan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM. Langkah itu adalah dengan meningkatkan efisiensi dan mencari sumber-sumber pemasukan baru. (*)
http://www.rimanews.com/read/20130516/102960/boni-hargens-blsm-%E2%80%98criminal-mind%E2%80%99-rezim-sby
Tidak ada komentar:
Posting Komentar