Kelamin Politik SBY dan PKS Dipertanyakan

Thu, 13/06/2013 - 19:29 WIB



JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Partai pimpinan Anis Matta itu berseberangan terhadap keputusan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kelamin politik SBY dan PKS kini dipertanyakan publik.

Melalui fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat, PKS menyuarakan penolakan harga BBM naik, dengan klaim pro-rakyat. Namun, kader-kader PKS yang menjadi menteri di kabinet sejalan dengan pemerintah.

PKS juga tidak memutuskan keluar dari koalisi. Padahal, partai-partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) sudah menganggap partai berlambang padi dan dua bintang sabit itu tidak ada. Beberapa kali rapat Setgab, tidak diundang.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai PKS aneh. Dalam setiap negara demokrasi, keputusan koalisi adalah wujud dari sikap partai. Wujud lainnya adalah keberadaan para kader di posisi menteri dari suatu pemerintahan yang berkuasa.

"Jenis kelamin politik PKS tidak jelas. Tidak ada koalisi di dunia ini, dimana partai melawan kebijakan koalisi. Koalisi itu kan pemerintah. Karena ini koalisi partai pemenang," katanya kepada INILAH.COM, Kamis (13/6/2013).

Seharusnya, jika berani mengambil kebijakan bertentangan terhadap koalisi, PKS menarik menteri-menterinya di kabinet. "Bagaimana PKS bisa ada di koalisi, dimana menteri adalah simbol ikatan koalisi. Sementara PKS melawan kebijakan pemerintah," katanya heran

Sumber : http://www.rimanews.com/read/20130613/106550/kelamin-politik-sby-dan-pks-dipertanyakan