RESHUFFLE
Tiga Menteri PKS Dilengserkan?

Boni Hargens, Pengamat Politik
Rabu, 26 Juni 2013


JAKARTA (Suara Karya): Wacana penggantian tiga menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa menjadi alasan kuat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk melakukan perombakan kabinet secara besar-besaran. Ini dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dan menciptakan legasi bagi SBY pada akhir masa jabatannya.

Demikian dikemukakan pengamat politik Boni Hargens, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok, Sekretaris Gabungan Koalisi Amir Syamsuddin, dan Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla, di Jakarta, Selasa (26/6).

Boni Hargens mengatakan, perombakan kabinet harus menyentuh seluruh kriteria. Menteri yang berkinerja buruk atau memperoleh rapor merah segera diganti.

"Ini bisa menjadi momentum untuk menciptakan legasi bagi SBY. Dalam sisa pemerintahan yang efektif tinggal setahun lagi, tidak tepat untuk berbicara reshuffle. Tetapi persoalannya juga bahwa menteri yang kerjanya buruk jangan terus dipertahakan hanya karena menteri itu berasal dari koalisi," kata Boni.

Menurut dia, Presiden harus bisa memberikan prioritas terhadap pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Boni juga mengatakan, para menteri belum menunjukkan kinerja mengesankan. Tak hanya menteri berasal dari parpol, menteri nonparpol juga bekerja di bawah standar.

Di sisi lain, kinerja dan koordinasi antarkementerian tidak berjalan efektif. "Jika hendak melakukan reshuffle, jangan hanya tiga menteri asal PKS, tetapi beberapa menteri lain juga harus diganti karena kerjanya buruk," ucap Boni tanpa menyebutkan kementerian.

Ulil Abshar Abdalla memastikan, semua menteri asal PKS segera diganti. Keputusan itu sebagai sanksi atas sikap partai itu yang tidak sejalan dengan keputusan koalisi untuk mendukung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Semua menteri dari PKS akan dipangkas," kata Ulil.

Menurut dia, semua partai koalisi harus dapat menjamin program-program pemerintah berjalan efektif. Dia menilai, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik apabila selalu ditorpedo. "Ini harus diwaspadai," katanya.

Ulil menegaskan, jika akhirnya menteri asal PKS diganti semua, itu antara lain karena PKS dinilai telah menciptakan kondisi yang tidak stabil dalam pemerintahan SBY-Boediono.

Sementara itu, Amir Syamsuddin tidak membantah bahwa menteri dari PKS dilarang bertugas ke luar negeri untuk sementara ini. "Kalau reshuffle, itu kewenangan Presiden," ujarnya.

Ia mengatakan, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan mengganti menteri, seperti diatur dalam konstitusi.

"Jika memang ada penggantian menteri, itu sudah melalui pertimbangan matang. Presiden pasti sudah melakukan proses itu," kata Amir.

Achmad Mubarok mengatakan, dalam kasus PKS yang sudah dianggap keluar dari koalisi karena berbeda sikap dalam menyikapi kenaikan harga BBM, seharusnya tiga menteri PKS dengan sendirinya mundur. Kalau tidak mundur, dan ketiga menteri itu merasa tidak lagi sebagai pejabat PKS, maka kinerja mereka akan lebih baik sehingga Presiden tak perlu melengserkan mereka.

"PKS sudah terlalu berat bebannya dengan kasus korupsi impor daging. Makanya, PKS selalu mencari perhatian, misalnya dengan menolak kenaikan harga BBM. Tetapi, dengan tidak mengeluarkan PKS dari kabinet, bukan berarti Presiden takut kepada PKS," tegas Mubarok. Dia juga membantah SBY tak tegas dengan tidak mengganti ketiga menteri PKS.

Menyinggung konvensi capres Partai Demokrat, Mubarok menyatakan bahwa itu serius. Pihaknya sudah menyiapkan konsep dan aturan main karena konvensi untuk menjaring capres yang kompeten.

"Konvensi bukan untuk pencitraan, melainkan karena tidak ada kader internal yang akan maju sebagai capres," ujarnya. Partai Demokrat akan membentuk tim tujuh yang bersifat independen menyangkut pelaksanaan konvensi itu. Menurut Mubarok, semua nama capres yang muncul belakangan ini masih berat atau belum layak. (Feber/Rully)

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=329314