Mengapa Hatta dan Muhaimin Tidak Masuk Dalam Rilis ICW?
Selasa, 2 Juli 2013 - 08:31
Menurut Boni, dalam rilis tersebut, ICW tidak menyebutkan semua partai politik yang ada di parlemen saat ini. Tidak ada kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disebutkan dalam rilis keluaran ICW itu.
Padahal, salah satu indikator yang digunakan ICW dalam mengeluarkan rilisnya itu yakni politikus yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlibat, atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.
"Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) yang saya tahu sangat tidak toleran dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasusnya heboh, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) juga. Itu jelas," kata Boni saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Senin (1/7/2013).
Sebelumnya nama Hatta kerap disebut memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dia juga pernah diperiksa dalam kasus korupsi dana hibah Kereta Rel Listrik (KRL) Jepang pada tahun 2011, saat masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Sementara itu, nama Muhaimin pernah disebut dalam kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam kasus tersebut, Muhaimin disebut menerima fee sejumlah Rp 1,5 miliar yang diletakkan dalam kardus durian.
Bagi Boni, ini merupakan tanda tanya besar terhadap ICW. "Tapi kenapa PAN dan PKB tidak disebut? Ini tanda tanya. Bagi saya Muhaimin dan Hatta sama tidak tolerannya dengan 36 nama yang disebut ICW dalam memberantas korupsi," tanya Boni.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini lantas membandingkan rilis survei yang pernah dikeluarkan oleh LPI. Dalam rilis LPI, terkait jumlah bakal calon anggota legislasi yang bermasalah dengan korupsi, semua partai disebutkan, tak ada ada yang terlewat. "ICW tidak menyebut PKB dan PAN. Tapi ya biarkan itu jadi tanda tanya ke ICW. Coba tanyakan ICW. Padahal mereka menteri lho, kasusnya heboh juga," tegas Boni. [Wishnu]
Padahal, salah satu indikator yang digunakan ICW dalam mengeluarkan rilisnya itu yakni politikus yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terlibat, atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.
"Hatta Rajasa (Ketua Umum PAN) yang saya tahu sangat tidak toleran dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasusnya heboh, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) juga. Itu jelas," kata Boni saat dihubungi wartawan melalui pesan singkat, Senin (1/7/2013).
Sebelumnya nama Hatta kerap disebut memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan suap penambahan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dia juga pernah diperiksa dalam kasus korupsi dana hibah Kereta Rel Listrik (KRL) Jepang pada tahun 2011, saat masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan.
Sementara itu, nama Muhaimin pernah disebut dalam kasus suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam kasus tersebut, Muhaimin disebut menerima fee sejumlah Rp 1,5 miliar yang diletakkan dalam kardus durian.
Bagi Boni, ini merupakan tanda tanya besar terhadap ICW. "Tapi kenapa PAN dan PKB tidak disebut? Ini tanda tanya. Bagi saya Muhaimin dan Hatta sama tidak tolerannya dengan 36 nama yang disebut ICW dalam memberantas korupsi," tanya Boni.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini lantas membandingkan rilis survei yang pernah dikeluarkan oleh LPI. Dalam rilis LPI, terkait jumlah bakal calon anggota legislasi yang bermasalah dengan korupsi, semua partai disebutkan, tak ada ada yang terlewat. "ICW tidak menyebut PKB dan PAN. Tapi ya biarkan itu jadi tanda tanya ke ICW. Coba tanyakan ICW. Padahal mereka menteri lho, kasusnya heboh juga," tegas Boni. [Wishnu]
http://utama.seruu.com/read/2013/07/02/172286/mengapa-hatta-dan-muhaimin-tidak-masuk-dalam-rilis-icw#sthash.T30eb8Fj.dpuf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar