KOALISI PEMERINTAHAN
PENGADERAN PARTAI GOLKAR - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L Sambuaga (kiri) dan HR Agung Laksono (kanan) saat pembukaan Lokakarya Pengaderan Lembaga Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (6/3) malam. Pada tahun 2011 ini Partai Golkar mencanangkannya sebagai tahun kaderisasi. (Suara Karya/Hedi Suryono)
JAKARTA (Suara Karya): Partai Golkar tidak ikut terombang-ambing isu koalisi dan perombakan (reshuffle) kabinet. Golkar tidak hendak mengikuti irama politik yang ditabuh aktor-aktor dan kekuatan politik lain yang menginginkan Golkar keluar dari pemerintahan.
"Partai Golkar melihat jauh ke depan untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar dua atau tiga posisi menteri ataupun sekadar ikut menikmati kekuasaan," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam pidato politik di sela pembukaan Lokakarya Pengaderan DPP Partai Golkar di Jakarta, Minggu.
Namun, menurut Burhanuddin, masih ada opsi lain yang dapat dilakukan Presiden terhadap PKS, yakni mencopot dua dari empat jatah menteri PKS untuk diberikan kepada partai lain. "Bisa saja jatah ini diberikan kepada Partai Golkar karena Partai Gerindra ragu-ragu masuk koalisi, sementara Fraksi PDIP jelas-jelas menolaknya," ujarnya.
Ketua DPP PDIP Arif Budimanta menegaskan, pihaknya tetap bertindak sebagai oposisi pemerintah sesuai keputusan kongres di Bali, April 2010. "PDIP tetap berada di luar pemerintahan. Kami jadi kekuatan penyeimbang untuk terus bekerja mempercepat proses kesejahteraan rakyat," katanya.
Arif juga menegaskan, semua kader PDIP, termasuk Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terikat dengan kesepakatan kongres bahwa PDIP menjadi oposisi.
Menurut Arif, pertemuan Presiden dan Ketua DPP PDIP BIdang Pemenangan Pemilu dan Hubungan Kelembagaan Puan Maharani tidak akan menghalangi keputusan PDIP untuk tetap berada di luar pemerintahan. (Rully/Tri Handayani/Joko/Feber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar