Dugaan Penyelewengan Pajak Perusahaan Besar akan Diungkap

selasa 25 Januari 2011 | 23:41

Dugaan Penyelewengan Pajak Perusahaan Besar akan Diungkap

DUGAAN kasus peneyelewengan pajak perusahaan besar terus menggelinding bak bola salju. DPR RI berniat menjadikan kasus ini sebagai salah satu kasus yang akan diungkap secara tuntas di Panja Pajak dan hak angket.

Menurut anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pajak Komisi III DPR Nudirman Munir, selama ini penanganan kasus mafia pajak hanya menyentuh kasus-kasus kelas teri dan belum menyentuh kasus besar.

Untuk itu, Fraksi Golkar akan serius mengungkap kasus mafia pajak termasuk kasus pajak Ancora tanpa pandang bulu, baik di Panja Pajak maupun melalui hak angket DPR.

Hak angket ini untuk menjawab persoalan pajak yang sampai saat ini masih menyisakan big question mark. Kita penjarakan saja mafia pajak yang berkongsi dengan pengusaha besar. Seluruh kasus pajak termasuk kasus Ancora akan dibahas di hak angket, ungkap Nudirman Munir, politisi Partai Golkar ini dalam diskusi bertajuk Menggagas Komitment Hukum dan Politik Penuntasan Kasus Mafia Pajak Melalui Panja Pajak DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/1).

Dia menjelaskan, selama ini penanganan kasus pajak termasuk pajak Ancora dinilai masih lamban. Ini menunjukkan buruknya penegakan hukum di negeri ini. Untuk itu, pihaknya tidak akan bermain-main dalam mengungkap kasus mafia pajak.

Pokoknya, 151 plus perusahaan lainnya termasuk Ancora akan kita sikat semua. DPR belajar dari kasus Century, makanya Golkar langsung mendorong dibentuknya angket pajak agar pemerintah bisa diinvestigasi. Kalau DPR tidak segera ambil tindakan, maka DPR jalanan akan semakin banyak, tegasnya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Kosasih. Jika hanya berputar-putar pada kasus Gayus, maka persoalan pengungkapan kasus pajak tidak akan pernah selesai. Komisi III dan XI akan concern pada mafianya atau pengusaha-pengusahanya. Untuk itu, Komisi XI langsung membentuk pansus pajak.

Panja Pajak Komisi XI telah diubah menjadi pansus pajak. Kasus-kasus terkait perusahaan besar seperti Ancora akan diprioritaskan penyelidikan pajaknya. Kami menilai kasus Ancora perlu diinvestigasi, jelas politisi Partai Demokrat ini.

Harus buktikan

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia Gandjar L Bonaparta menyatakan, Panja Pajak DPR harus bisa membuktikan komitmennya untuk membongkar tuntas kasus-kasus pajak. Karena, publik sudah sangat skeptis terhadap lembaga penegak hukum dalam penuntasan kasus ini.

Panja Pajak harus tegas memberikan deadline dan arah yang pasti terhadap target pengungkapan kasus mafia pajak. Khususnya kasus-kasus yang terkait perusahaan besar atau menyeret nama pejabat publik seperti kasus Ancora, ujarnya.

Sedangkan pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens pesimis panja pajak akan dapat membongkar tuntas kasus mafia pajak.

Kita pernah melihat akrobat politik Pansus Century. Akhirnya berakhir pada kompromi politik. Publik harus bersiap kecewa bila nasib panja sama dengan nasib Pansus Century yang akhirnya melempem pada tataran langkah lanjutan. Rekomendasi bisa saja dikeluarkan oleh panja, namun eksekusi selanjutnya akan diserahkan kepada pemerintah untuk menindaklanjutinya, tuturnya.

Sementara itu, Kepala BKPM Gita Wirjawan akan segera mempelajari surat keberatan yang mengatasnamakan karyawannya dan mengkritik gaya kepemimpinannya.

Gita saat ini masih mengikuti rombongan Presiden SBY yang bertolak ke India. Jawaban Gita itu disampaikannya ketika detikfinance meminta konfirmasinya seputar surat keberatan dari karyawan BKPM yang beredar luas. Gita diminta tanggapannya apakah surat tersebut merupakan upaya untuk menjelek-jelekkan kepemimpinannya.

Seperti diketahui, saat ini surat yang mengatasnamakan karyawan BKPM yang mengkritik kepemimpinan Gita Wirjawan beredar luas. Mereka menganggap Gita hanya mencari keuntungan pribadi perusahaan yang didirikannya yaitu Ancora Group. Surat tersebut dikirimkan ke Presiden SBY tertanggal 17 Januari 2011.

Belum ada konfirmasi apakah surat tersebut murni dari karyawan BKPM dan tidak ada kop resmi yang menyatakan surat itu dari institusi resmi yang menaungi para karyawan BKPM.(iz)

http://www.harianpelita.com/read/14771/2/ekonomi-&-keuangan/dugaan-penyelewengan-pajak-perusahaan-besar-akan-diungkap/