Dampak Dukungan Hak Angket Pajak

Dampak Dukungan Hak Angket Pajak

Sebaiknya Tendang Golkar dan PKS

24 Februari 2011 - 09.30 WIB

JAKARTA (DP) — Setelah usulan angket mafia pajak kandas di paripurna DPR, sudah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol koalisi, bersikap tegas. Dewan Pakar Jaringan Nusantara (JN), Umar Syadat Hasibuan, mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi dan kabinet. “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya bersikap tegas dengan cara mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi dan kabinet. Jika SBY tidak bertindak tegas, itu sama saja dengan memelihara dan membesarkan pengkhianat,” tegas Umar Syadat Hasibuan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (23/2).

Menurutnya, penolakan DPR terhadap usulan hak angket mafia pajak sekaligus menandai berakhirnya panggung sandiwara politik praktis yang diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan sesaat. Karenanya, Pemerintahan SBY harus bisa bekerja optimal tanpa diganggu lagi. “Caranya, ya, itu tadi, keluarkan dua partai pengkhianat dari koalisi dan kabinet,” ujarnya.

Ditambahkan pula, tarik-menarik kepentingan sesaat elit politik dalam kenyataannya telah membuat rakyat jenuh dan makin bingung. Terlebih lagi, berbagai isu politik yang dilontarkan para elit ternyata tidak memberikan dampak positif bagi penghembus isu.

“Karena itu, Jaringan Nusantara menilai inilah waktu yang paling tepat bagi Presiden SBY untuk mengakhiri toleransi bagi Golkar dan PKS serta segerakan saja mereshuffle kabinetnya,” imbuh Umar Syadat.

Lebih lanjut, Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia ini memberikan catatan kepada PKS yang bermuka dua. Di satu sisi, PKS tergabung dalam koalisi. Tetapi dalam sikap politiknya, selalu jadi oposisi di pemerintahan SBY.

“Saya ingatkan, sebagai partai yang mengklaim berbasis salah satu agama dalam menyampaikan kritikan hendaklah santun dan disalurkan melalui para menterinya yang ada dikabinet. Janganlah karena menjaga citra sebagai partai bersih, PKS seakan-akan menjadi duri dalam daging dalam keberlangsungan pemerintahan SBY,” sarannya.

Tidak Rasional

Isu reshuffle kabinet terus mencuat setelah pengusulan hak angket pajak berakhir di paripurna DPR. Bahkan di sela-sela sidang paripurna, Selasa (22/2) malam, suara-suara untuk merombak kabinet keluar.

Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut-sebut sebagai partai yang paling besar peluangnya untuk disingkirkan. Namun, sebagai pengusul hak angket pajak, Golkar sama sekali tidak takut dengan ancaman reshuffle kabinet.

Golkar juga berkeyakinan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden SBY. Dan Golkar justru heran kalau terjadi reshuffle setelah ada usul untuk membongkar mafia pajak.

“Tidak rasional kalau SBY mengganti menteri karena angket,” kata Ketua DPP Partai Golkar bidang Informasi dan Penggalangan Opini, Fuad Hasan Masyhur, kepada JPNN, di Serang, Banten, Rabu (23/2).

Fuad mengatakan bahwa pergantian kabinet harus berdasarkan asas kinerja. Dan selama ini membuktikan, kinerja para menteri dari Golkar sangat bagus dan tidak ada yang bermasalah.

Bantah Pertemuan

Partai Gerindra membantah ada pertemuan antara SBY dengan Prabowo Subianto sebelum rapat paripurna DPR digelar, Selasa (22/2) malam. Sebagaimana diketahui, Gerindra berada di barisan yang menolak hak angket pajak bersama Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan bangsa (PKB).

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon, mengatakan bahwa pada saat paripurna berlangsung, Prabowo Subianto sedang berada di Bangkok, Thailand. Prabowo sudah berada di Bangkok sejak hari Ahad (20/2) lalu. Sebelumnya juga Prabowo berada di Surabaya lalu ke Singapura.Fadli juga membantah Gerindra akan mendapat kursi Menteri Pertanian. Fadli menegaskan bahwa sikap Gerindra yang menolak hak angket pajak bukan karena urusan jabatan.

“Ini adalah sikap politik yang kami ambil. Tidak mempertimbangkan kursi, jual beli, dan lain sebagainya,” kata Fadli kepada JPNN, Rabu (23/2).

Fadli juga tidak mau berandai-andai akan mendapat tawaran menteri. Namun bila ternyata ditawarkan, Prabowo akan memutuskan hal tersebut sebagai ketua dewan pembina.
“Tapi, tidak ada sikap politik itu (menolak angket), tidak ada kaitan dengan reshuffle, atau bargaining politik yang lain,” demikian Fadli.

Ulah Pemeras

Di sisi lain, gagalnya usulan angket mafia pajak tak hanya sekedar hasil pertarungan politik di DPR. Kepentingan mafia pajak diduga ikut menumpanginya.

Bahkan ditengarai pula, angket menjadi alat untuk memeras konglomerat yang bermasalah dengan kasus pajak. Hal itu diungkapkan Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens dalam diskusi dialektika kenegaraan di DPD RI, Rabu (23/2). “Saya berdiskusi dengan tokoh penting di pengusung angket. Ada uang Rp 200 miliar untuk menggagalkan angket,” ujar Boni.

Menurutnya, konglomerat yang bermasalah dengan pajak memang ingin usulan angket kandes. Namun kondisi itu dimanfaatkan untuk memeras konglomerat bermasalah. “Saya diskusi dengan teman-teman saat proses pengambilan keputusan angket berlangsung. Dan muncullah angka Rp 200 miliar itu,” ucap Boni.

Calon doktor di sebuah universitas di Jerman itu sempat menduga kalahnya pengusung angket karena sikap politik Gerindra. Namun Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon membantah anggapan itu.

Mengutip Fadli Zon, Boni mengatakan, Gerindra tidak mau ikut arus. “Saya tak setuju dengan Fadli. Tapi saya bisa memahaminya, karena angket ini dimainkan olrh politisi profesional. Dan Gerindra memang tak mau dimanfaatkan, termasuk untuk memeras,” ucapnya.

Boni menambahkan, para mafia sejak reformasi bergulir memang menyebar dan menyusup di berbagai institusi. Masalahnya, kata Boni, hal itu sulit dibuktikan lantaran sistem demokrasi membuka peluang penyusupan itu. “Karena demokrasi kita hanya prosedural, bukan substantif. Asal demokratis saja,” ujarnya.

Meski demikian Boni mengingatkan Presiden susilo Bambanh Yudhoyono agar bersikap tyegas dan tidak kompromi dengan mafia pajak yang menumpangi para politisi. “Jangan sampai SBY tak sadar masuk perangkap mafia,” cetusnya.[jpnn]

http://www.dumaipos.com/berita.php?act=full&id=2044&kat=10