Ada yang cari nama di balik polemik gedung DP

Ada yang cari nama di balik polemik gedung DPR

Oleh John Andhi Oktaveri

Published On: 01 April 2011

JAKARTA: Kisruh pembangunan Gedung baru DPR seharusnya tidak terjadi kalau seluruh fraksi di DPR menyatakan sikapnya secara konkret dan konsisten menolak atau menyetujui sehingga tidak melebar ke ranah permainan politik.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan fraksi yang menolak pembangunan gedung baru DPR harus menunjukkan tindakan yang konkret. "Jangan sampai sikap fraksi hanya upaya politik untuk perbaikan citra di masyarakat," kata Sebastian ketika dihubungi Bisnis hari ini.

Selain Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PPP, sebagian partai lainnya menolak, setengah menolak, dan minta menunda.

Partai Gerindra, misalnya, menolak keras, tetapi anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) yang ditempatkannya dalam rapat-rapat menyetujui pembangunan gedung baru. Penolakan juga disampaikan Partai Hanura dan Gerindra dan PKB.

PDI Perjuangan dengan tegas meminta untuk memunda pembangunan gedung 36 lantai yang akan menghabiskan dana Rp1,16 triliun tersebut.

Menurut Sebastian, tindakan konkret yang dapat dilakukan misalnya dengan menyurati pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyatakan penolakannya. Menurut dia, sikap sejumlah fraksi yang menolak merupakan tanda bahwa DPR sudah mulai mendengarkan kritik masyarakat.

"Harusnya fraksi-fraksi yang menolak mengambil inisiatif, mengadakan rapat resmi untuk batalkan rencana, kalau belum cukup adakan paripurna," ujarnya menegaskan.

Dia menambahkan tidak ada alasan untuk tidak bisa membatalkan pembangunan gedung DPR. Alasannya, setiap keputusan yang diambil selalu disertai dengan pernyataan bahwa kalau dikemudian hari terjadi kekeliruan maka keputusan itu bisa ditinjau kembali, katanya.

Sebastian juga menilai pembangunan gedung tak memiliki korelasi positif dengan kinerja DPR sebagai wakil raklyat.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menyarankan kepada Ketua DPR Marzuki Alie untuk membuka secara terbuka mengenai rencana pembangunan gedung baru DPR. Sikap transparan tersebut, ujarnya, perlu ditunjukkan agar masyarakat paham mana partai yang menentang dan mana partai yang mendukung karena selama ini ditenggarai partai-partai yang menentang rencana pembangunan itu hanya berpura-pura saja.

"Saya sarankan kepada Ketua DPR untuk membuka saja sehingga tidak ada lagi kepura-puraan fraksi-fraksi yang menentang itu. Saya kasihan dengan rakyat, karena partai-partai ini selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal, mereka tidak memikirkan rakyat dan hanya mementingkan bagaimana membentuk citra partai yang baik untuk mendapatkan dukungan rakyat," ujar Boni.

Selama ini, menurut dia, Marzuki sendiri diopinikan dengan manuver berbagai orang yang paling ngotot. Padahal, menurut dia, Marzuki seorang tidak mungkin bisa mengambil keputusan.

"Kalau keputusan itu keputusan Marzuki sendirian, pasti teriakannya sudah lebih keras dari hari ini. Mereka memojokkan seseorang untuk kepentingannya sendiri, padahal yang menikmati nanti semuanya. Ini politik yang jahat," katanya.

Dalam keterangannya kepada wartawan hari ini, Marzuki mengatakan pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan fraksi dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR terkait status gedung baru DPR. Namun politisi Partai Demokrat itu mengaku belum tahu kapan rapat digelar.

Marzuki juga menyatakan akan menyerahkan dirinya tidak berada dalam posisi memimpin rapat itu, namun diserahkan kepada pimpinan DPR lainnya. "Terserah pimpinan lain saja," kata Marzuki menegaskan.

Marzuki menegaskan, dirinya pasti sepakat jika segala sesuatu melalui mekanisme di DPR. Namun sebaiknya pembicaraan gedung baru dilaklukan di dalam forum pertemuan BURT karena rencana awal dari pembangunannya berasal dari badan tersebut.

Dia mempertanyakan mengapa selama ini setiap keputusan komisi di DPR tinggal diketok palu dan tidak dipertanyakan."Lalu, mengapa kebijakan Badan Urusan Rumah Tangga DPR soal gedung baru dipermasalahkan," ujarnya bertanya. (ea)

http://www.bisnis.com/umum/politik/18662-ada-yang-cari-nama-di-balik-polemik-gedung-dpr