Rabu, 30-April-2011 (06:30:00 WIB) | Zul Sikumbang
Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, menyarankan Ketua DPR Marzuki Alie untuk mengungkap secara terbuka rencana pembangunan gedung baru DPR, sehingga masyarakat paham mana partai yang menentang dan mana partai yang mendukung, karena selama ini ditengarai partai-partai yang menentang rencana pembangunan itu hanya berpura-pura saja."Saya sarankan kepada Ketua DPR untuk membuka saja, sehingga tidak ada lagi kepura-puraan fraksi-fraksi yang menentang itu. Saya kasihan dengan rakyat, karena partai-partai ini selalu mengatasnamakan rakyat, padahal sama sekali tidak memikirkan rakyat dan hanya mementingkan bagaimana membentuk citra partai yang baik untuk mendapatkan dukungan rakyat," kata Boni, di Jakarta, Selasa (29/3).
Selama ini, ujar Boni, Marzuki diopinikan sebagai orang yang paling ngotot untuk meneruskan pembangunan gedung baru DPR. Padahal, Marzuki seorang diri tidak bisa mengambil keputusan. "Kalau keputusan itu keputusan Marzuki sendirian, pasti teriakannya sudah lebih keras dari hari ini. Mereka memojokkan seseorang untuk kepentingannya sendiri, padahal yang menikmati nanti semuanya (partai). Ini politik yang jahat," kata Boni.
Rakyat juga harus tahu, lanjut Boni, bahwa partai-partai itu sebenarnya menyetujui dan tidak ada satupun yang tidak setuju. Jika partai tidak menyetujui hal itu, maka tentunya perwakilan mereka baik di fraksi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) maupun unsur-unsur pimpinan lainnya tentu tidak akan setuju.
"Keputusan itu kan sudah dibuat melalui sidang paripurna, artinya sudah disetujui. Saya bukan mendukung pembangunan gedung, namun yang saya tentang adalah berbagai manuver mereka dengan mengatasnamakan rakyat. Mereka kan semua punya perwakilan di BURT, sebagian di pimpinan DPR dan ada fraksi yang bisa memberikan persetujuan atau menolaknya, lah kok belakangan atas nama rakyat mereka menentang? Memangnya orang-orang mereka di BURT tidak berkoordinasi dulu? Berhentilah membohongi rakyat dan jangan terus berpura-pura," ujar Boni.
Kalau memang partai ingin membangun politik yang sehat, tambah dia, maka partai harus berhenti memainkan cara-cara seperti ini. Anggota-anggota di BURT jika tidak menjalankan perintah partai, tentu akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada orang-orang partai tersebut. "Kita lihat saja contohnya bagaimana Gerindra menolak gedung itu, tapi apa ada tindakan terhadap wakil ketua BURT, Pius Lustrilanang dari Gerindra?" kata dia.
Boni pun menyarankan kepada ketua DPR untuk menggelar sekali lagi rapat terbuka yang dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPR, pimpinan fraksi, BURT dan komisi dan semua yang terlibat, agar masyarakat bisa melihat langsung mana partai yang menentang dan mana yang setuju dan mana yang hanya pura-pura.
(rif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar