Rizal Ramli: BBM Naik Suburkan Korupsi Energi

Jumat, 17 Mei 2013 | 02:52 WIB

JAKARTA (Surabaya Pagi)- Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan konpensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), dan sebagainya, menurut mantan Menko Ekonomi di era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli, justru tak lebih merupakan sebagian besar untuk inefisiensi, pemborosan, dan menyuburkan KKN di sektor energi. Untuk itu konpensasi BBM itu tak akan pernah menyelesaikan masalah.

“Jadi, untuk penghematan, efisiensi anggaran APBN itu mesti ada komitmen untuk mengurangi pemborosan anggaran, korupsi, dan mark up biaya-biaya di sektor energi dengan jadwal dan target-target kuantitatif yang konkret. Misalnya dengan meningkatkan penggunaan gas dalam pembangkit listrik secara nasional dari 23 % saat ini menjadi 30 % dalam waktu dua tahun,” tandas Rizal Ramli.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi "BLSM Untuk Kepentingan Rayat Atau Parpol ?" bersama Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait, Ketua Umum PKPI Sutiyoso, dan Direktur LPI Boni Hargens di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (16/5).

Selain itu lanjut Rizal, mengurangi penggunaan generator diesel yang merugikan PLN sampai Rp 37 triliun per tahun dengan mengalihkan ke pembangkit batubara, gas, air, dan gethernal secepatnya. “Pemborosan itu harus dihentikan, dan adili mafia Migas yang sangat merugikan negara sekitar Rp 10 triliun per tahun, dan minta KPK untuk menyelidiki siapa saja pejabat yang disogok oleh mafia Migas selama ini?” tanya Rizal lagi.

Rizal juga mengusulkan pembangunan kilang dengan kepasitas 300.000 sampai 400.000 barel dalam dua tahun. Dengan pembangunan kilang tersebut akan membuat biaya produksi menjadi lebih hemat sekaligus menghemat penggunaan devisa negara, mengurangi tekanan terhadap difisit transaksi berjalan, dan menciptakan lapangan kerja. Dan, dibarengi dengan meningkatkan biaya pengawasan atau cost control, dengan memperbaiki methode dan transparansi, dari kontraktor Migas sehingga mengurangi cost recovery (yang selama ini terus naik) turun 25 % dalam dua tahun.

Dengan demikian konpensasi BLSM dinilai sebagai ‘money politics in grand scale’ gula-gula manis yang hanya menguntungkan partai berkuasa yang citranya memang hancur di tengah masyarakat.

“Padahal, lebih baik dana penghematan energi tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur transportasi publik, yang langsung bermanfaat jangka panjang, dan apalagi masih ada 63 juta pengguna sepeda motor yang menggunakan BBM yang tidak memiliki alternatif transportasi publik,” pungkasnya.
Harga Pasar Dunia

Ketua Umum PKPI yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mendukung kenaikan harga BBM disesuaikan dengan harga pasar internasional. Dia melihat pasca reformasi ini masalah BBM seperti hantu yang menakutkan dan terus-menerus menjadi polemik di tengah masyarakat. Baik ada konpensasi maupun tidak, baik naiknya kecil maupun besar. Karena itu dia yakin dengan harga BBM sesuai pasar internasional tersebut, justru pemerintah bisa melakukan berbagai penghematan.

“Saya lihat subsidi BBM ini menjadi beban negara hingga Rp 300 triliun/per tahun atau setara 20 % dari APBN Rp 1.600 triliun. Namun, dampaknya tetap terjadi pemborosan anggaran dan korupsi meningkat. Maka wajar kalau ada oknum Polri, yaitu LS mempunyai rekening pribadi Rp 1,5 trliun,” tegas Sutiyoso.

Dari nilai konpensasi BBM itu lebih baik langsung dianggarkan untuk pembanguna infrastruktur, membuka lapangan kerja dan sebagainya bagi 33 provinsi. Di mana setiap provinsi mendapatkan alokasi anggaran minimal Rp 5 triliun dengan disesuaikan dengan kondisi daerah provinsi masing-masing, dengan terus mendorong masyarakat sebagai fighter, pelaku, pekerja dan pengusaha kecil yang bisa memandirikan mereka secara ekonomi.

“Seperti China, Korea, dan Jepang, yang menjadikan rakyatnya sebagai fighter dan kini bangkit hampir menyamai Amerika Serikat. Jadi, subsidi BBM itu akan menyengsarakan rakyat, selama tidak ada kebijakan yang ekstrim dari penyelenggara negara,” tambah Sutiyoso.

Lebih konkret lagi kata Sutiyoso, dana subsidi itu dimanfaatkan untuk transportasi publik yang representatif. Selain menghemat BBM, transportasi massal itu akan sangat membantu rakyat untuk tak menggunakan mobil pribadi, mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara yang terus memburuk di Jakarta, dan sebagainya. “Transportasi massal itu juga bisa dibangun di semua kota-kota besar dalam rangka hemat energi BBM dimaksud,” ujarnya.

Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengakui jika pihaknya sudah mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menaikkan harga BBM, karena dengan menaikkannya berarti pemerintah ini citranya akan makin terpuruk di mata rakyat. Anehnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie malah mendorong kenaikan harga BBM tersebut. Seharusnya, jika DPR RI itu wakil rakyat, maka harus mendengar suara rakyat. Di mana 95 % rakyat menolak kenaikan harga BBM tersebut.

“Sejak dulu kita ingatkan agar melakukan penghematan, dan pembangunan sumber penerimaan baru. Dalam setiap tahun saja sisa anggaran mencapai Rp 20 triliun, dari Minerba (batubara) sebesar Rp 240 triliun per tahun dengan dikenai pajak sebesar 20 %, maka negara mendapat Rp 28 triliun. Tapi, kenapa itu dibiarkan? Padahal di semua pertambangan batubara itu selalu terjadi kesenjangan dan pengrusakan lingkungan,” tandas Maruarar.

Juga untuk minuman bersoda, bumbu penyedap dan sebagainya tanpa dikenai biaya cukai. Padahal, barang-barang tersebut merusak tubuh manusia. “Selain itu PDIP juga mengingatkan agar pemerintahan ini menuntaskan kasus BLBI, skandal bank century, dan lain0lain agar tak menjadi beban pemerintah dan generasi mendatang, dan pemerintahan SBY tak tersandera dalam politik,” ujarnya.

Boni Hargens menilai BLSM atau BLT yang digulirkan pemerintahan SBY selama ini hanya akal-akalan kebijakan untuk mencuri simpati rakyat menjelang pemilu 2014. Padahal, simpati rakyat belum tentu bisa ditaklukkan dengan uang. “Kebijakan BLSM itu hanya bentuk korupsi modern dengan membuat kebijakan yang seolah sesuai konstitusi dan didukung oleh DPR RI. Sehingga dengan kebijakan itu pemerintahan ini tak bisa disalahkan. Jadi, dalam kepalanya, pemerintah ini sengaja untuk mengkriminalisasi rakyat,” ungkapnya. -irs

http://surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f9305b81298296290e6325f4e0ea84f77bb7c39f0e4f44f