Elit Partai, Preman, Aparat Keamanan Mereka Yang Atur Sistem

Muhammad Nasai 19 Juli 2013
Reporter : Muhammad Nasai

JAKARTA | Elit partai politik, birokrat, konglemerat dan preman atau aparat keamanan dinilai sudah bersatu dan menjadi aktor pembentuk sistem di pemerintahan daerah. Mereka mengatur nyaris seluruh proses politik di segala lini, mulai dari persiapan Pemilu sampai pada pelaksanaan pemerintahan.

“Mereka bermain di aturan hukum sampai pada mendikte keputusan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan,” kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens pada acara diskusi bertajuk “Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan,” di Jakarta, Jumat (19/7).

Hal itu, kata Boni disebut dengan bosisme politik. Bosisme politik mengacu pada pemusatan kontrol atas politik oleh sejumlah bos yang memiliki power baik sosial, politik maupun represif. Para bos lokal ini bersatu membentuk sistem sendiri yang disebut bosisme local.

“Studi yang kami lakukan di Flores 2004-2009 memperlihatkan validasi dari tesis ini, baik dalam kebijakan tambang oleh pemerintahan Fidelis Pranda di Manggarai Barat dan Ande Manuk di Lembata, maupun dalam politik elektoral ala Anton Bagul di Kabupaten Manggarai yang cenderung keras,” katanya.

Seperti yang diberitakan sayangi.com, Boni menuturkan, mereka bermain di aturan hukum sampai mendikte keputusan politik baik di parlemen maupun di pemerintahan. Karenanya, kata lanjut Boni, korupsi politik selalu merupakan bagian dari kerja sistem bosisme untuk memperolah keuntungan. Sedikit sama dengan logika oligarki, para bos dalam sistem bosisme mengendalikan politik untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan.

“Penguasaan politik yang konstan dan berkelanjutan dimaksudkan untuk tujuan itu. Kasus Wakatobi, Sulawesi Tenggara belakangan juga menjadi contoh menarik. Korupsi politik di berbagai mata anggaran kebijakan daerah diamini oleh kehadiran parlemen lokal yang tidak kritis terhadap pemerintah daerah. Bahkan wakil yang kritis dikebiri peran dan posisi politiknya. Kontrol terhadap parlemen dan simbiosis mutualisme dengan aparat hukum menjadi modus vivendi dari korupsi politik,” katanya.|Ias

http://malang-online.com/2013/07/19/elit-partai-preman-aparat-keamanan-mereka-yang-atur-sistem/