Tempuh Jalur Hukum, Langkah Khofifah Diapresiasi
"Khofifah tak ingin hal itu (konflik horizontal) terjadi. Dia lebih menempuh jalur hukum, padahal 'kejahatan' sangat transparan dalam proses Pilkada di Jatim,"Senin , 22 Jul 2013 06:38 WIB
Pasangan Khofifah-Herman[ist]
Skalanews - Pengamat
Politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargens mengakui bahwa
memang dalam setiap penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di
Indonesia, kerap terjadi konflik horizontal jika muncul sengketa di
dalamnya.
Dan konflik horizontal tersebut terjadi dalam sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2013, terkait dengan dicoretnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub), Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumadiredja.
Akan tetapi, Boni mengapresiasi terhadap pasangan Khofifah-Herman yang melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terkait pencoretan nama mereka yang dalam Pilkada tersebut.
"Sebab, itu langkah yang patut diteladani. Khofifah tak ingin hal itu (konflik horizontal) terjadi. Dia lebih menempuh jalur hukum, padahal 'kejahatan' sangat transparan dalam proses Pilkada di Jatim," kata Boni saat dihubungi oleh wartawan di Jakarta, Minggu (21/7)
Boni menambahkan keputusan yang diambil oleh Khofifah dengan menempuh jalur hukum seperti itu, bisa dijadikan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. "Tentang bagaimana menyikapi kekecewaan terhadap pelaksanaan sebuah Pemilu," kata Boni.
Seperti diketahui, pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2013, Khofifah-Herman memang telah melayangkan gugatan terhadap KPU Jatim, ke PTUN Surabaya pada hari Jumat (19/7) kemarin, setelah nama mereka dicoret sebagai Cagub-Cawagub dalam bursa Pilkada Jatim 2013.
Tak hanya itu, Khofifah-Herman juga telah melaporkan tindakan KPU Jatim yang mencoret nama mereka tersebut, ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, pada hari yang sama saat mereka menggugat ke PTUN Surabaya.
Menurut Kuasa Hukum pasangan Khofifah-Herman, Setjo Busono berharap pemeriksaan atas laporan kliennya itu bisa ditangani cepat oleh PTUN. Hal itu, katanya demi mengejar waktu, agar kliennya bisa mengikuti Pilgub Jatim yang bakal digelar bulan Agustus nanti jika menang.
Setjo lantas juga mengungkapkan, demi memperjuangkan agar pasangan Khofifah-Herman bisa bertarung di Pilgub Jatim 2013, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Kepala PTUN, untuk mengeluarkan surat ke KPU Jatim agar menunda pelaksanaan Pilgub selama sengketa hukumnya masih berjalan.
Untuk mengurus sengketa ini, Setjo menyatakan pasangan Khofifah-Herman menurunkan tim yang berisi 17 orang pengacara yang diketuai oleh pengacara Otto Hasibuan. Pada hari Senin (15/7) pekan lalu KPU Jatim menyatakan pasangan Khofifah-Herman tidak lolos sebagai Cagub-Cawagub Jatim.
Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto menjelaskan hal itu karena Khofifah-Herman dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Cagub-Cawagub Jatim. Sehingga, dalam Pilgub Jatim hanya ada tiga pasangan calon yang bertarung, yaitu pasangan Eggy-Sihat, Bambang DH-Said Abdullah, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf. (Risman Afrianda/bus)
http://skalanews.com/berita/detail/150573//Tempuh-Jalur-Hukum-Langkah-Khofifah-Diapresiasi
Dan konflik horizontal tersebut terjadi dalam sengketa Pilkada Jawa Timur (Jatim) 2013, terkait dengan dicoretnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub-Cawagub), Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumadiredja.
Akan tetapi, Boni mengapresiasi terhadap pasangan Khofifah-Herman yang melayangkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, terkait pencoretan nama mereka yang dalam Pilkada tersebut.
"Sebab, itu langkah yang patut diteladani. Khofifah tak ingin hal itu (konflik horizontal) terjadi. Dia lebih menempuh jalur hukum, padahal 'kejahatan' sangat transparan dalam proses Pilkada di Jatim," kata Boni saat dihubungi oleh wartawan di Jakarta, Minggu (21/7)
Boni menambahkan keputusan yang diambil oleh Khofifah dengan menempuh jalur hukum seperti itu, bisa dijadikan sebagai bentuk pembelajaran bagi masyarakat Indonesia. "Tentang bagaimana menyikapi kekecewaan terhadap pelaksanaan sebuah Pemilu," kata Boni.
Seperti diketahui, pasangan Cagub-Cawagub Jatim 2013, Khofifah-Herman memang telah melayangkan gugatan terhadap KPU Jatim, ke PTUN Surabaya pada hari Jumat (19/7) kemarin, setelah nama mereka dicoret sebagai Cagub-Cawagub dalam bursa Pilkada Jatim 2013.
Tak hanya itu, Khofifah-Herman juga telah melaporkan tindakan KPU Jatim yang mencoret nama mereka tersebut, ke pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, pada hari yang sama saat mereka menggugat ke PTUN Surabaya.
Menurut Kuasa Hukum pasangan Khofifah-Herman, Setjo Busono berharap pemeriksaan atas laporan kliennya itu bisa ditangani cepat oleh PTUN. Hal itu, katanya demi mengejar waktu, agar kliennya bisa mengikuti Pilgub Jatim yang bakal digelar bulan Agustus nanti jika menang.
Setjo lantas juga mengungkapkan, demi memperjuangkan agar pasangan Khofifah-Herman bisa bertarung di Pilgub Jatim 2013, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Kepala PTUN, untuk mengeluarkan surat ke KPU Jatim agar menunda pelaksanaan Pilgub selama sengketa hukumnya masih berjalan.
Untuk mengurus sengketa ini, Setjo menyatakan pasangan Khofifah-Herman menurunkan tim yang berisi 17 orang pengacara yang diketuai oleh pengacara Otto Hasibuan. Pada hari Senin (15/7) pekan lalu KPU Jatim menyatakan pasangan Khofifah-Herman tidak lolos sebagai Cagub-Cawagub Jatim.
Ketua KPU Jatim, Andre Dewanto menjelaskan hal itu karena Khofifah-Herman dianggap tidak memenuhi syarat sebagai Cagub-Cawagub Jatim. Sehingga, dalam Pilgub Jatim hanya ada tiga pasangan calon yang bertarung, yaitu pasangan Eggy-Sihat, Bambang DH-Said Abdullah, dan Soekarwo-Saifullah Yusuf. (Risman Afrianda/bus)
http://skalanews.com/berita/detail/150573//Tempuh-Jalur-Hukum-Langkah-Khofifah-Diapresiasi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar