JAKARTA--MICOM: Pemerintah didesak bisa mengaudit keberadaan lembaga swadaya asing (LSM) untuk menangkal upaya-upaya terselubung yang merugikan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia.
Desakan ini diusulkan terkait adanya dugaan Greenpeace yang membawa agenda terselubung yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. "Greenpeace kan tidak menggunakan dana dari negara. Makanya harus ada regulasi atau undang-undang baru agar mereka bisa diaudit," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis dalam diskusi publik "Nasionalisme Vs Neokolonialisme Perdagangan" di Jakarta, Selasa (19/10).
Pendapat senada juga dikemukakan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN Teguh Juwarno, dan pengamat politik UI yang juga aktivis Petisi 28 Boni Hargens.
Harry mendesak pemerintah segera membuat regulasi khusus guna mengamankan kepentingan nasional karena aktivitas LSM asing tersebut diduga merugikan kepentingan nasional. "Saya kira audit itu sangat perlu, kalau memang ternyata kehadiran Greenpeace sudah sangat mengganggu kepentingan nasional," katanya.
Boni Hargens menambahkan, tak ada satu pun LSM asing yang tidak membawa muatan nilai-nilai dalam aktivitasnya di Indonesia, termasuk Greenpeace. Sebagai bagian dari kekuatan global, bisa dipastikan keberadaan Greenpeace di Indonesia untuk membawa kepentingan-kepentingan global.
"Mereka-mereka itu invisible devils yang tidak kelihatan dari luar. Keberadaannya perlu diauit karena ditengarai merugikan kepentingan nasional," ujar Boni Hargens.
Dengan audit tersebut, menurut Boni, akan terbuka secara transparan siapa sebenarnya kekuatan di belakang Greenpeace, apa kepentingan mereka di Indonesia, dan darimana saja dia mendapatkan sokongan dana. "Apakah dari sumber halal atau haram," tandasnya.
Sementara itu, Teguh Juwarno menyarankankan, solusi alternatif guna menekan pergerakan LSM asing yang dicurigai mencederai kepentingan nasional adalah dengan menggunakan UU Keterbukaan Informasi Publik.
"Dengan menggunakan UU tersebut, sumber dana dan berapa jumlah dana yang dimiliki lembaga itu bisa terbuka secara transparan," ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR RI itu.
Hal ini sangat penting agar LSM asing yang seringkali merugikan Indonesia tidak lagi dapat leluasa menjalankan misi terselubungnya di Indonesia. "Sebagian dari LSM itu ada juga yang baik. Tetapi cukup banyak juga yang memang tega menjajah Indonesia," katanya. (*/X-11)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar