GBPH Joyokusumo kecewa isi klarifikasi
SBY TEBAR JANJI
"Tolong betul-betul dipisahkan apa yang dilakukan pemerintah. Sekarang diangkat-angkat seolah ada ketidakcocokkan antara saya dengan Pak Sultan," ujarnya, Kamis (2/12).
SBY memuji Sultan, secara. pribadi dan sebagai kepala negara menghendaki posisi gubernur DIY tetap dipegang Sultan sampai lima tahun ke depan. "Ini posisi saya sebagai presiden," katanya. Tapi se­bagai Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, sikap dan pandangannya diserahkan ke­pada garis partai politik.
SBY mengatakan pemerin­tah berpendapat bahwa UU Keistimewaan DIY juga mesti mencakup kepemimpinan baik yang sedang memimpin seka­rang ini Sri Sultan Hamengk­ubuwono X dan Paku Alam IX, termasuk suksesi kalau kedua­nya berhalangan tetap.
Presiden, menegaskan da­lam penyusunan RUU Keis­timewaan DIY menginginkan ada tiga unsur tercakup dalam RUU DIY, yaitu sistem nasion­al dan negara kesatuan Re­publik Indonesia, keistime­waan DIY, serta UUD 45.
SBY MENARI
Sementara itu, pihak keluar­ga KratonYogya kecewa dengan klarifikasi SBY Mereka menye­but SBY berkelit sambil menari. GPBH Joyokusumo mengang­gap SBY masih menebar janji, lima tahun kepemimpinan diberikan kepada Sultan.
Ia menganggap, SBY mem­permainkan Kasultanan dan rakyat Yogya. Sebab setelah Sultan menjabat dua kali, lalu diperpanjang dengan tanpa dasar hukum yang jelas. "Ya jangan salahkan kalau rakyat Yogya marah."
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, ada dua substansi dalam pembahasan draf RUU Keistimewaan DIY. Pertama, Sri Sultan HB men­jadi orang nomor satu yang memiliki keistimewaan ter­tentu. Kedua, sebagai penye­lenggara negara sehari-hari tetap dipilih rakyat. "Sultan di atas gubernur," ujarnya, usai sidang kabinet di Kantor Pre­siden, Kamis sore.
Sementara itu, anggota DPR dari FPAN Teguh Juwarno menyatakan setuju dengan penetapan Sri Sultan menjadi Gubernur DIY.
Pengamat politik UI Boni Hargens meminta SBY untuk terus terang menyampaikan Sultan jangan berpartai. "Pe­netapan walikota di Jakarta bisa tapi orangnya tidak ber­partai. Maka Presiden harus katakan, lingkungan Kasul­tanan jangan berpartai." (jo­hara/winoto/rinaldi/us/o)