Koalisi pecah kongsi

Koalisi pecah kongsi

24 Feb 2011

Bisa menggoyang SBY

JAKARTA (Pos Kota) -Sikap fraksi-fraksi anggota sekretariat gabungan (Setgab) koalisi partai pendukung pemerintah yang terkesan pecah kongsi dalam paripurna angket pajakdipastikan akan menaikkan suhu politik. Golkar dan PKS yang jadi bagian dari setgab berhadapan dengan Partai Demokrat, PPP, PKB. "Koalisi, setgab atau apapunsebenarnya mereka di situ bukan untuk kepentingan rakyat tetapi untuk kekuasaan," kata pengamat politik Boni Hargens, kemarin."Kondisi ini akan terus terjadi sampai 2014, memompa suhu politik tanah air dan menggoyang SBY."

Bahkan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, menilai lucu jika partai-partai koalisi pendukung pemerintah yang justru tidak mendukung kebijakan pemerintah, bahkan berseberangan. "Lalu apa komitmennya sebagai partai koalisi," katanya, Rabu (23/2).

Demokrat pun mengancam dua partai koalisinya. Marzuki Alie, Wakil Ketua Dewan Pembina Demokrat, mengatakan dengan sikap Fraksi Golkar dan PKS itu tentu ada konsekwensinya. "Ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi. Kalau sudah demiki-an, apakah keduanya patut dipertahankan.Tak perlu lagi dipertanyakan," kata Marzuki Alie.

TARAKAN KELUAR

Bagaimana dengan Golkar? lc i m.n.i partai ini tak peduli dengan berbagai ancaman itu. Golkar juga menyatakan tidak akan keluar dari koalisi. "Golkar tidak akan keluar koalisi. Kami tidak akan menarik menteri karena itu adalah hak prerogatif Presiden," kata Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso

PKS juga mengambil sikap senada. Menurut Sekjen PKS Anis Matta, PKS tidak pernah melanggar kesepakatan kontrak koalisi, sehingga tidak ada alasan untuk menarik diri. "Kami tidak akan menarik diri dari Setgab, sebab tidak ada kontrak politik yang kami langgar," katanya.

Di pihak lain, Gerindra yang disebut-sebut akan mendapatbalas budi dengan posisi menteri karena telah mendukung Demokrat menggagalkan Pansus Angket, membantah. "Saya tidak mendengar berita itu," kata Martin Hutabarat. "Kalaupun Gerindra menolak angket, karena memang punya alasan kuat. Pengalaman Pansus Century, ternyata terhenti begitu saja."

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan partai tetap akan memberikan sanksi terhadap dua anggota DPR dari partainya yang mendukung voting hak angket pajak."Kami akan menggelar rapat terlebih dahulu dengan pengurus partai lainnya," katanya.

Ia mengatakan dirinya juga akan meminta klarifikasi kepada Effendi Choirie dan Lily Wahid yang melawan keputusan fraksinya. "Kita akan meminta klarifikasi kenapa berbeda dengan keputusan fraksi, ada suap nggak di situ. Apakah main sendiri atau kepentingan siapa." (winoto/johara/us/o)

http://bataviase.co.id/node/580080