DPR Harus Konsisten

Pembangunan Gedung Baru

DPR Harus Konsisten

[JAKARTA] Sikap Ketua DPR Marzuki Alie yang membeberkan kemunafikan sejumlah fraksi terkait pembangunan gedung baru DPR perlu diapresiasi. Marzuki sedang menunjukkan konsistensi sebagai seorang pemimpin ketika kebijakan yang sudah disepakati semua fraksi soal pembangunan gedung baru DPR, digugat.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Kamis (31/3), mengatakan, terlepas dari pro-kontra pembangunan gedung baru DPR, sikap Marzuki Alie perlu diapresiasi. “Dia mempertahankan kebijakan yang sudah disepakati semua fraksi di DPR. Karena itu, sangatlah hipokrit atau munafik kalau tiba-tiba fraksi-fraksi menolak sebuah kebijakan yang sebenarnya sudah disepakati oleh mereka semua,” katanya.

Muhtadi, yang secara pribadi mengaku tidak mendukung pembangunan gedung baru DPR itu, mengatakan, sebuah kebijakan, apa pun alasannya harus didukung, apalagi kalau semua fraksi sudah menyepakati. “Konsistensi atas sebuah kebijakan harus dijaga bersama, jangan hanya membebankan kepada Marzuki Alie dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR saja,” katanya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menjelaskan, Marzuki Alie tidak mungkin bisa mengambil keputusan seorang diri soal gedung baru DPR. “Kalau keputusan itu keputusan Marzuki Alie sendirian, pasti teriakannya sudah lebih keras dari hari ini. Mereka (fraksi-fraksi, Red) memojokkan seseorang untuk kepentingannya sendiri, padahal yang menikmati nanti semuanya. Ini politik yang jahat,” katanya.

Rakyat, menurutnya, harus tahu bahwa partai-partai itu sebenarnya semua menyetujui dan tidak ada satu pun yang tidak setuju. Jika partai tidak menyetujui hal itu, maka tentunya perwakilan mereka baik di fraksi, BURT, maupun unsur-unsur pimpinan lainnya, tentu tidak akan menyetujui hal itu.

“Keputusan itu kan sudah dibuat melalui sidang paripurna. Artinya sudah disetujui. Saya bukan mendukung pembangunan gedung, namun yang saya tolak adalah berbagai manuver mereka, yang mengatasnamakan rakyat. Mereka kan semua punya perwakilan di BURT, sebagian di pimpinan DPR, dan ada fraksi yang bisa memberikan persetujuan atau menolaknya. Lah kok belakangan atas nama rakyat mereka menentang? Memangnya orang-orang mereka di BURT tidak berkoordinasi dulu? Berhentilah partai-partai membohongi rakyat dan jangan terus berpura-pura,” imbuhnya.

Fraksi “Asbun”

Marzuki Alie sendiri mengaku ada upaya untuk mendiskreditkan dirinya dan citra Partai Demokrat yang tidak berpihak kepada rakyat, terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. Dia juga prihatin dengan sejumlah fraksi ataupun anggota DPR pada dasarnya hanya asbun (asal bunyi, Red).

“Opini berbagai fraksi dan pihak lain hanya mencitrakan Ketua DPR dan kader Demokrat tidak berpihak pada rakyat. Padahal mereka tahu, saya tidak mungkin membatalkan. Cara-cara ini tidak etis dan menzalimi. Ketua DPR tidak ada kepentingan apa pun, apalagi dikait-kaitkan dengan komisi. Ini menyakitkan,” kata Marzuki yang secara khusus menyikapi pemberitaan gedung baru, yang dinilainya sudah tidak proporsional.

Dia lalu menunjukkan kekesalannya atas beberapa pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan fraksi DPR. “Saya tahu sikap FPDI-P yang setuju, tapi minta harus sederhana. Saya berpendapat sederhana indikatornya apa. Itu tidak pernah disampaikan kepada tim pembangunan gedung. Jadi harus konkrit. Apa mau bangun yang sekelas RSS (rumah sangat sederhana), kalau ya mari kita bangun kelas RSS,” kata Marzuki.

“FPAN menyebut harus melibatkan rakyat Indonesia. Ini kalimat politik atau realistis. Mekanismenya bagaimana? Ini kalimat yang tidak realistis. Kalau ada mekanismenya, saya minta. Apa kita pemilu dulu untuk gedung baru DPR?” tegasnya.

Bahkan, Marzuki mengingatkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, apakah kadernya yang ada di BURT pernah menyampaikan keberatan atas rencana gedung baru itu. Malah Marzuki menyebut, saat ini Pius Lustrilanang, Ketua BURT ngacir dari rapat BURT. “Apakah kader Gerindra di BURT pernah menyampaikan aspirasi keberatan itu di BURT. Justru Pius meninggalkan rapat, artinya ini tidak bertanggung jawab,” ketusnya.

Dia mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan kawasan parlemen telah masuk renstra 2010-2014 dan disetujui di paripurna DPR. Bahkan, saat melalui alat kelengkapan dewan, BURT, selama ini tidak ada satu pun fraksi yang menyatakan penolakan. “Rencana ini bukan keinginan dan keputusan Marzuki Alie, tapi keputusan kelembagaan,” jelasnya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD), Saan Mustofa menyatakan, FPD mendukung rencana pembangunan gedung baru DPR, karena melihat kebutuhan ruangan bagi anggota dewan yang sudah mendesak. Ruangan anggota dewan yang ada saat ini hanya seluas 20 meter persegi, dan tidak memadai untuk menunjang kegiatan anggota dewan.

“Ruangannya tidak cukup untuk kegiatan sehari-hari anggota dewan dan staf pendukung yang berjumlah tiga orang. Belum lagi kalau kami harus menerima tamu, seperti konstituen yang sering datang beramai-ramai,” ujar Saan.

Dia berharap, fraksi-fraksi lain di DPR yang sudah menyetujui rencana pembangunan gedung baru DPR melalui keputusan BURT maupun rapat pimpinan DPR, dan pimpinan fraksi, harus konsisten dengan sikap.

“Kalau memang ingin menyerap aspirasi yang berkembang di publik, silakan. Tapi, jangan mengabaikan begitu saja kesepakatan yang sudah dibuat soal pembangunan gedung DPR,” ujar Saan. [J-9/J-11]

http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2011/03/31/index.html