Headlines | Mon, Mar 14, 2011 at 22:04 | Jakarta, matanews.com
Kawat diplomatik Kedubes Amerika Serikat yang dibocorkan Wikileaks kepada dua harian Australia yang menyebut Presiden SBY menyalahgunakan kekuasaannya, diyakini benar. Bila Pemerintahan SBY membantah, maka akan kian menguatkan pemberitaan tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai, data yang diungkap oleh Wikileaks, selama ini belum ada yang berani membantah. Secara pribadi, data yang dilansir Wikileaks diyakininya selalu akurat dan kerap membuat repot beberapa negara, termasuk Indonesia.
“Selama ini tidak ada satu pun negara termasuk pemerintah AS yang pernah membantah content yang dibocorkan oleh Wikileaks. Negara Amerika, seperti juga negara-negara lain yang menjadi korban pembocoran data Wikileaks, hanya mencari siapa yang membocorkan system informasi intelejen mereka,” kata Boni, Senin 14 Maret 2011.
Akurasi data yang dimiliki Wikileaks, kata Boni, terjamin karena bersumber dari bocoran kawat rahasia seluruh kedutaan besar AS di dunia. Karena itu, jelasnya, bila pemerintah membantah ataupun mengambil langkah hukum, maka hanya akan menjadi bumerang bagi Presiden SBY.
“Tak mungkin SBY dan orang yang dituliskan (dalam bocoran Wikileaks) menuntut secara hukum. Mereka sadar, itu hanya justru akan membuktikan bahwa data Wikileaks benar adanya. Sumber Wikileaks adalah kawat rahasia kedutaan besar AS dan pemerintahnya yang bocor. Data itu, adalah data resmi intelejen AS untuk disampaikan kepada pemerintahnya mengenai apa yang didapat oleh dinas intelejen mereka,”jelasnya.
Boni menegaskan, tidak mungkin intelejen Amerika mengirim data palsu kepada pemerintahannya sendiri. Menurutnya, dengan terbongkarnya data Wikileks ini, pemeritahan saat ini lebih buruk dari pemerintahan Orde Baru.
“Pak Harto jelas otoriter. Namun di era demokrasi saat ini, hal itu sungguh sangat tidak masuk akal. Saya yakin SBY akan bernasib sama dengan Soeharto ditumbangkan oleh rakyat karena perilakunya juga tidak berbeda dan kondisi yang sama dimana sistem aburadul, aturan kacau, pelaksana negara korup, rakyat masih miskin. Kalau dibiarkan terus, maka, negara ini akan hancur,” tegasnya.
Hal senada, sebelumnya, juga Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ibnu Hamad. Ia mengatakan, jika pemberitaan itu disikapi terlalu reaktif justru akan ada aksi lanjutan. Dikhawatirkan, aksi lanjutan itu bisa menyudutkan pemerintah, bukan hanya pihak eksekutif namun seluruh aparatur pemerintahan.
“Nanti malah berkepanjangan dan bisa saja muncul isu lain atau justru muncul bukti-bukti kebenaran akan isu tersebut. Mereka bisa saja saat ini justru sedang menunggu reaksi dari pemerintah yang akan melakukan bantahan untuk kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan bukti-bukti yang mereka miliki yang kini mereka simpan,” jelas Ibnu.
Pemerintah Indonesia, imbaunya, harus bersikap ekstra hati-hati dalam menangani kasus itu dan jangan menganggap isu tersebut murahan. Masyarakat dunia tahu mengenai keakuratan data yang dimiliki WikiLeaks dan di negara-negara yang mengalami nasib serupa, justru sibuk mengejar para pelaku pembocoran dan bukan sibuk melakukan bantahan mengenai isu tersebut. (mut)
http://matanews.com/2011/03/14/sby-membantah-wikileaks-menguat/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar