SBY Rangkap
Jabatan Ganggu Pemerintahan
Boni Hargens, pengamat politik
Rabu, 27 Maret 2013
Demikian rangkuman pendapat pengamat politik Boni Hargens, Teguh Santosa, dan Ari Dwipayana secara terpisah kemarin. Partai Demokrat menggelar kongres luar biasa di Bali, akhir pekan ini, dengan agenda utama memilih ketua umum baru setelah Anas Urbaningrum menyatakan berhenti dari posisi tersebut.
SBY diusulkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat oleh 33 dewan pengurus daerah partai itu saat bertemu SBY di Puri Cikeas, Bogor, Minggu (24/3). Usulan agar SBY merangkap di partai dan pemerintahan juga disampaikan pengurus dewan pimpinan daerah dan dewan pimpinan cabang Partai Demokrat kepada dewan pengurus pusat partai tersebut.
Menurut Boni, jika menjelang Pemilu 2014 ini SBY merangkap jabatan, niscaya mengganggu pemerintahan. SBY bisa kerepotan menangani tugas-tugas presiden karena fungsi ketua umum partai juga menuntut energi tersendiri.
"Jadi, SBY akan tidak fokus terhadap urusan negara. Banyak kebijakan pemerintah menjadi bias," katanya.
Boni khawatir bahwa posisi rangkap jabatan juga akan dimanfaatkan SBY untuk kepentingan kampanye Partai Demokrat melalui kebijakan-kebijakan di pemerintahan.
Kemungkinan itu harus dihindari karena selama delapan tahun memimpin pemerintahan, SBY belum mengukir prestasi gemilang. Memang, SBY menerima beberapa penghargaan dari negara lain dan SBY sendiri acap mengklaim berhasil mengukir prestasi di pemerintahan. Tetapi, menurut Ari, penilaian rakyat paling "afdol" soal keberhasilan pemimpin negara ini. Artinya, kalau rakyat menilai tidak berhasil, klaim maupun penghargaan negara lain menjadi kurang bermakna.
Menurut Ari, langkah SBY mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat bukan jaminan untuk menyelamatkan partai itu. Dia khawatir, itu justru membuat tingkat elektabilitas dan citra Partai Demokrat makin turun. Bahkan dia tidak yakin Partai Demokrat bisa memperbaiki citra selama setahun ke depan hingga Pemilihan Umum 2014.
Saan juga mengomentari wacana menjadikan SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut dia, itu membuat SBY harus menanggung beban sangat berat--beban mengurus partai dan beban memimpin pemerintahan. Karena itu, katanya, perlu diwacanakan ihwal pengurus harian.
Menurut Saan, wacana soal ketua harian muncul seiring dengan permintaan agar SBY menjadi ketua umum. Namun, keputusan akhir soal ketua harian itu masih menunggu sikap SBY sendiri.
"Ketua harian diperlukan untuk menjalankan roda organisasi partai sehari-hari yang pasti padat dan berat, khususnya menjelang Pemilu 2014," ujar Saan.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua membantah informasi yang menyebutkan bahwa 2.217 kader partai itu telah mundur.
"Menjelang KLB, saya sekarang selalu komunikasi sama daerah. Tetapi, tidak ada pembicaraan soal kader-kader mundur," katanya.
Max meyakini KLB akan bisa selesai dengan hasil baik, khususnya menyangkut figur ketua umum. Selain itu, terbuka kemungkinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai direvisi.
Max menyebutkan, KLB berlangsung sederhana. Unsur dewan pimpinan daerah yang diundang hanya ketua dan sekretaris.
"KLB bukan pesta lima tahunan (kongres) yang biasa kita lakukan. Jadi, KLB kita lakukan secara simpel," katanya.
Max membantah bakal ada rekomendasi Majelis Tinggi untuk memilih kandidat ketua umum tertentu. "Nanti DPD yang menyampaikan maunya siapa. Tak ada rekomendasi," ucapnya.
Secara terpisah, Sekretaris Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, AD/ART partai tidak akan mengalami revisi. "AD/ART sekarang masih relevan. Diubah untuk kepentingan sesaat? Enggak lah," katanya.
Menurut Sutan, agenda utama KLB adalah memilih ketua umum. Wacana revisi AD/ART hanya test the water," ujarnya.
Sutan juga menyatakan, ketua umum terpilih nanti hanya melanjutkan masa bakti yang ditinggalkan Anas. Artinya, ketua umum baru tidak akan memulai periode kepengurusan baru selama lima tahun ke depan. (Feber/Rully)
Sumber: http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=323488
Tidak ada komentar:
Posting Komentar