Penyalahgunaan Dana Bansos Harus Dihentikan

By Nasrudin - Sun Jul 21, 2:50 pm


BONI HARGENS

JAKARTA, BARATAMEDIA – Penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di daerah, kerap digunakan untuk kepentingan pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini selalu terjadi, karena mekanisme pengawasannya terlalu longgar dan sulitnya membuktikan tindak penyalahgunaan dana itu.

“Dana hibah dan bansos itu, selalu dipakai calon incumbent untuk kepentingan pilkada. Kondisi seperti ini jangan dibiarkan terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Perlu tindakan tegas untuk menghentikannya,” kata pengamat politik UI, Boni Hargens yang dihubungi wartawan di di Jakarta, Minggu (21/07).

Menurut dia, untuk menghentikannya dapat dilakukan dengan pengawasan serta kontrol yang sangat ketat, khususnya dengan mengacu pada kualitas dari pemakaian dana tersebut. Artinya, peluang politisasi terhadap dana hibah dan bansos itu, dapat diantisipasi sedini mungkin. “Harus ada terobosan dalam kontrol penggunaan dana itu,” tegasnya.

Apa yang dilakukan calon incumbent di daerah, ungkap Boni, sebenarnya mirip yang sedang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Bedanya, dana yang yang digunakannya itu dikemas untuk program konpensasi kenaikan harga BBM, berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

“Dana bansos untuk pilkada itu, sama penggunaanya seperti yang dilakukan SBY pada BLSM itu. Dana tersebut bukan uang pemerintah, melainkan uang negara. Namun, dana itu selalu dipakai dan dikemas menjelang pemilu. Terlihat sekali semuanya itu untuk kepentingan dari partai incumbent,” ujar dia enggan merincinya. (nas)

http://www.baratamedia.com/read/2013/07/21/34260/penyalahgunaan-dana-bansos-harus-dihentikan