Jumat, 02 Agu 2013 - 00.45 WIB
Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie (ketiga kiri) didampingi Anggota DKPP Saut Hamonangan (kedua kiri), Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini (kiri), Anggota DKPP Valina Singka Subekti (ketiga kanan), Anggota DKPP Ida Budhiati (kedua kanan) dan Anggota DKPP Nelson Si
Jakarta - Pengamat Politik Boni Hargens, menyatakan dengan tegas kalau hasil penjegalan pasangan Khofifah-Herman, dan pasangan calon Wakil Walikota Tangerang, merupakan sebuah fakta kejahatan yang bernama politik kartel.
Hal itu tegas diutarakan Boni karena pelakunya sendiri bersandar dengan melibatkan institusi (badan) resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Politik kartel itu satu kategori dengan political crime, mustahil ini bukan ketidaksengajaan. Ini jelas pelanggaran pemilu. Saya yakin KPU ikut terlibat melakukan kejahatan, dan saya juga yakin bukan hanya ke-tiga dari anggota KPU yang dicopot itu, tetapi ketua KPU pun harus bertanggung jawab," tutur Boni di Kantor Bawaslu, Jakarta Kamis (01/08/2013).
Boni berharap, dengan terkuaknya kasus kebobrokan KPU Jatim, akan menjadi titik awal yang baik kedepan, agar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) selanjutnya bisa berjalan adil dan bersih.
"Harapan kita kedepan praktek-praktek politik kartel semacam ini tidak terjadi lagi, tidak boleh ada permainan. Jatim itu satu daerah dengan potensi yang luar biasa untuk tingkat pemilu nasional. Mafia politik di Jatim itu sangat tinggi," imbuhnya.
Untuk itu, dia menginginkan kasus ini yang baru terjadi ini, finalisasinya tidak hanya pada putusan pencopotan sementara ke tiga anggota KPU saja, melainkan harus ditindak lanjuti ke tingkat lainnya. "Kita harap Bawaslu diberi kekuasaan dengan diberikan penyadapan agar bisa mengungkap fakta-fakta dilapangan," tukas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu.
oleh: Luki Junizar-editor:YL.antamaputra
http://www.centroone.com/news/2013/08/1y/kasus-pilgub-jatim-dan-pilwakot-tangerang-bukti-adanya-politik-kartel/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar