Jumat, 2 Agustus 2013 - 16:27 · Topik: politik-kartel
Boni Hargens. (Foto: istimewa)
Jakarta, Seruu.com - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, menilai kalau hasil penjegalan pasangan Khofifah-Herman, dan pasangan calon Wakil Walikota Tangerang, merupakan sebuah fakta kejahatan yang bernama politik kartel. Hal itu tegas diutarakan Boni karena pelakunya sendiri bersandar dengan melibatkan institusi (badan) resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Politik kartel itu satu kategori dengan political crime, mustahil ini bukan ketidaksengajaan. Ini jelas pelanggaran pemilu. Saya yakin KPU ikut terlibat melakukan kejahatan, dan saya juga yakin bukan hanya ke-tiga dari anggota KPU yang dicopot itu, tetapi ketua KPU pun harus bertanggung jawab," ujar Boni di Gedung Bawaslu, Kamis (1/7/2013).
Boni berharap, dengan terkuaknya kasus kebobrokan KPU Jatim, akan menjadi titik awal yang baik ke depan, agar pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) selanjutnya bisa berjalan adil dan bersih.
"Harapan kita ke depan praktek-praktek politik kartel semacam ini tidak terjadi lagi, tidak boleh ada permainan. Jatim itu satu daerah dengan potensi yang luar biasa untuk tingkat pemilu nasional. Mafia politik di Jatim itu sangat tinggi," ujarnya.
Oleh karenanya, Boni berharap kasus ini, finalisasinya tidak hanya pada putusan pencopotan sementara ke tiga anggota KPU saja, melainkan harus ditindak lanjuti ke tingkat lainnya.
"Saya minta Bawaslu diberi ruang penyadapan agar bisa mengungkap fakta-fakta dilapangan baik caleg, maupun calon kepala daerah yang berkompetisi," pungkasnya. [Simon]
http://utama.seruu.com/read/2013/08/02/177907/pengamat-sarankan-bawaslu-lakukan-penyadapan#sthash.yi4YOZgI.dpuf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar